RADAR MAGELANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berusaha keras memperbaiki citra di mata publik. Hal tersebut yang kini sedang dilakukan terutama pasca munculnya kasus dugaan suap yang menyeret Ketua KPK Firli Bahuri. Ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah itu bisa membaik lagi.
Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan, pihaknya terus berusaha meningkatkan kinerja dari semua insan KPK. Salah satunya termasuk melalui media sosial. Sehingga kepercayaan masyarakat pada lembaga negara tersebut bisa membaik. “Itulah peran media sosial memulihkan kepercayaan publik kepada KPK,” katanya pada acara Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) 2023 yang digelar Rabu (29/11) dan Kamis (30/11) di Jogjakarta.
Cahya menjelaskan KPK konsentrasi penuh dengan kerja-kerja baik di bidang penindakan, pencegahan, maupun pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Upaya ini sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Termasuk mengangkat Plt Ketua KPK Nawawi Pamolango menggantikan Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan diharapkan memiliki visi dan misi yang sama untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Din Syamsudin Sebut Aib Besar, Terkait Ketua KPK yang Terjerat Korupsi
“Ya kita terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,’’ ujarnya. Harapannya (pada ketua KPK baru) tentu sama dengan visi yang selama ini ada. Yakni terus mengupayakan bersama elemen masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, fenomena disrupsi bisa dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Tak kalah pentingnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan akan memperkuat dan berdampak positif bagi pemberantasan korupsi. Dengan adanya perubahan dan penyesuaian menghadapi era disrupsi, KPK berharap kegiatan ini mampu mempercepat implementasi perkembangan teknologi yang dapat memberikan penguatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Terutama terhadap transparansi, sebagai pilar utama untuk meminimalisasi celah-celah yang rawan terjadi korupsi,” jelasnya.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hasyim Gautama mengatakan, upaya menggaungkan nilai-nilai antikorupsi perlu dilakukan dalam berbagai upaya. Di antaranya melalui media digital di tengah perkembangan teknologi informasi. “Kami menggunakan media digital di pemerintahan supaya cepat tersampaikan kepada masyarakat dalam rangka mengglorifikasi, menggaungkan terutama nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh stakeholder baik kementerian, lembaga dan pemda,’’ kata Hasyim.
Baca Juga: UGM Prihatin dan Sangat Menyayangkan, Penetapan Wamenkum HAM Tersangka Gratifikasi oleh KPK
Termasuk masyarakat dalam rangka pengawasan pemberian laporan jika memang ada sesuatu (indikasi korupsi) yang harus dilaporkan kepada intansi terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIJ Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan Pemprov DIJ selalu tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya di daerah tentu akan mengamplifikasi kebijakan pemerintah. “Kami di daerah berupaya bagaimana informasi publik menjadi hal yang memberikan nilai,’’ kata Hari.
Yakni bagaimana informasi publik itu masyarakat yang berkeadaban, bisa terwujud dengan berkelenjutan dan terpercaya. “Ini menjadi komitmen kami di pemda,” tambah Hari. (wia/din)
