RADAR KEBUMEN – Tak bisa dipungkiri untuk mengikuti Pemilu 2024, para calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya tidak sedikit. Antara lain untuk sosialisasi, kampanye hingga pembuatan alat kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, dan stiker. Berapa “logistik” yang telah dipersiapkan para caleg untuk maju ke DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota?
—
Jauh sebelum 75 hari masa kampanye dimulai, caleg sudah usaha memframing dirinya di hadapan masyarakat. Caleg incumbent memiliki nilai plus, tapi kerja kerasnya sama kuat dengan wajah baru. Terutama soal kesiapan logistik.
Meluluhkan hati calon pemilih tidak cukup dengan tebar pesona, apa lagi janji-janji. Masyarakat kini sudah cerdas. Pandai menyeleksi calon penyambung aspirasi. Chemistry, kemapanan personal, kemampuan finansial menjadi ceruk penyumbang suara.
“Tapi rakyat bisa melihat rekam jejak anggota dewan selama menjabat,” kata caleg DPRD Provinsi DIJ Suharno.
Baca Juga: Kapolda: Tunjukkan ke Indonesia, Pemilu Aman-Damai-Nyaman Dimulai dari Jogjakarta
Bukti nyata ada tidaknya keuntungan rakyat dan sejauh mana dewan kembali kepada rakyat untuk berjuang setelah terpilih, jadi semacam alarm indikator. Menurutnya, program kemasyarakatan dapat efektif dan mudah diterima oleh masyarakat yang cerdas.
“Tapi kalau masyarakat yang berpikir pragmatis, yang pikirannya uang ada punya bicara, itu yang membuat tidak maksimal,” ujar wakil ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul ini.
Caleg pengusung tagline ‘Mbangun Dusun Nganti Wangun’ ini optimistis, calon pemilihnya sudah cerdas. Siap memilih anggota dewan dengan rekam jejak terbukti dan teruji. Meski begitu, ketika event lima tahunan pemilu kembali datang, petanya seolah masuk ke rerimbunan hutan rimba belantara. “Kampanye 75 hari kita siapkan matang logistik,” ucap caleg empat periode itu.
Ketua DPRD sementara periode 2014-2019 ini blak-blakan menyebut nominal rupiah yang keluar dari kantongnya. Dalam satu titik kampanye, anggaran konsumsi rata-rata 150 orang kali Rp 7.000 total Rp 1.050,000.
Stiker dan bahan kampanye per pcs Rp 1.000×150 orang ketemu Rp 50.000 cinderamata souvenir Rp 30.000×150 orang Rp 4.500.000. Tim persiapan untuk bahan bakar minyak (BBM) Rp 300.000 total Rp 5.850.000.
Baca Juga: Biar Aman, Gudang Logistik Pemilu Dilengkapi CCTV
“Perkiraan kampanye 200 tempat kali Rp 5.850.000 ketemunya Rp 1.170.000.000. Itu sebenarnya yang masuk dalam jadwal kampanye, bukan yang kemarin kita tidak diatur KPU (juga sosialisasi),” terangnya.
Ini juga diakui oleh caleg incumbent dari Partai Golkar Heri Nugroho. Menurutnya, persiapan logistik memang diperlukan. Meski tidak merinci detail penggunaan anggaran, caleg empat periode itu memperkirakan pos anggaran keluar Rp 500 juta. “Itu untuk biaya minum, snack dan biaya transportasi atau pengganti BBM datang ke lokasi,” katanya.
Dalam satu malam, tidak kurang dari lima sampai tujuh titik lokasi kampanye. Lokasi bisa kampanye di tempat yang diperbolehkan atau di Omah Katresnan Heri Nugroho di padukuhan maupun kalurahan.
Bagaimana dengan caleg wajah baru? Kader Partai Perindo Ero Panitri mengaku lebih mengedepankan pengkaderisasi setiap daerah pemilihan (dapil). Membentuk DPRT (dewan pimpinan ranting) setiap kalurahan. Untuk kebutuhan kampanye penyiapan masing-masing caleg sesuai kemampuan.
“Sosialisasi melalui DPRT tadi, menjadi penyambung program-program bagi masyarakat sesuai TPS-nya dengan masing-masing kader. Kisaran Rp 500 ribux490 TPS kisaran Rp 245 juta,” ungkap Ero.
Baca Juga: Profesionalitas ASN dan Citra Korpri Diuji Saat Menjelang Pemilu 2024
Sementara itu, Caleg DPRD DIJ dari PDIP Eko Suwanto DIJ mengatakan, dalam masa kampanye tahun 2024 logistik yang paling kuat adalah semangat. Sebab di pemilu nanti adalah momentum dan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya.
“Menentukan pilihan itu sama dengan memberikan kepercayaan kepada partai politik dan caleg untuk mengurus negara,” ujar ketua Komisi A DPRD DIJ ini kepada Radar Jogja (1/11).
Eko menyebut cara-cara untuk berkampanye itu harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Maka metode kampanye juga harus mengedepankan aspek ketaatan hukum, etika sekaligus aspek moral. Konsekuensinya harus menolak berbagai potensi pelanggaran, seperti politisasi SARA, politik uang, hoaks, fitnah, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan alat-alat negara.
“Konsep berkampanye itu mesti didasari dari kesadaran hukum, kesadaran ideologi, sekaligus ketaatan hukum etik dan moral,” kata alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini.
Ketua DPC PDIP Kota Jogja ini akan menyapa masyarakat dengan menggunakan metode atau cara-cara kebudayaan. “Di situ kami berdialog dengan masyarakat. Tapi sekaligus juga menampilkan seni budaya di masyarakat atau potensi kuliner, fashion, dan lain-lain,” jelasnya.
Baca Juga: Ada Potensi Sengketa Antar Peserta Pemilu, Panwascam Diminta Tidak Gagap Hadapi Proses Sengketa
Menurut, Eko jika berbicara soal kampanye maka juga harus berbicara soal pemberdayaan masyarakat, perindungan masyarakat, sekaligus pelayanan masyarakat. Ia mengakui sampai saat ini belum memasang berbagai alat peraga kampanye, seperti banner, spanduk dan lain-lain.
Sebab, menurutnya, sebagai pribadi caleg ia memilih untuk lebih menyapa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun ke depan jika pas pada momentumnya ia tetap akan memasang APK itu.
“Wakil rakyat itu ya wakil. Tidak kemudian di atasnya rakyat. Dan saya yang utama ya menemui masyarakat. Itulah yang paling utama dan bagus. Meski pun sudah ada alat berkembang untuk teknologi alat peraga kampanye,” tegasnya.
Untuk menampung aspirasi dan pelaporan kecurangan, Eko mengaku telah membangun posko gotong royong sebagai titik kumpul warga. “Posko berkembang di masing-masing level. Kader terus bergerak dengan militansi bagus,” tandasnya. (gun/ayu/laz)
