RADAR MAGELANG – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Patembayan Nusantara berbondong-bondong mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Kamis (7/12). Mereka yang terdiri atas unsur seniman itu meminta KPU menjaga independensi dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu.
Permintaan itu disampaikan karena mereka mendengar isu yang beredar di masyarakat maupun pemberitaan di media adanya dugaan kecurangan di pusat. Ini dilihat dari cara KPU dalam memberikan kebijakan yang berubah-ubah.
“Dari wacana yang beredar di masyarakat baik dari media maupun dari pemberitaan-pemberitan lainnya, nampaknya KPU saat ini selalu mengubah-ubah aturan yg sudah ada. Ini memberikan kecurigaan bagi rakyat,” kata juru bicara Patembayan Nusantara Agus Becak Sunandar di sela aksi.
Baca Juga: Bakar Ogoh-Ogoh di Kantor KPU DIY, Tuntutan Netralitas Selama Pemilu 2024
Agus Becak, sapaan akrabnya itu menjelaskan, kebijakan tersebut salah satunya soal debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Di mana wacana sebelumnya bahwa KPU akan meniadakan debat calon wakil presiden (cawapres).
Kemudian wacana tersebut diubah KPU dengan tetap akan mengadakan debat cawapres. Selanjutnya diubah lagi bahwa KPU akan mengadakan debat cawapres namun tidak didampingi oleh calon presiden (capres).
“Patut diduga ada intervensi dari penguasa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Itu yang menjadi kekhawatiran rakyat saat ini,” ujarnya.
Selain itu, kekhawatiran lainnya yaitu melarang adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diselenggarakan di ruang publik di Hongkong. Padahal di tahun 2014 dan 2019, mereka menyelenggarakan seperti biasanya.
“Tapi kenapa ini tiba-tiba ditiadakan, ini menjadi kecurigaan bagi kami masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: KPU Kebumen Sosialisasi ke Pemilih Pemula dan Lawas supaya Tak Apatis
Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya maka juga menyarankan dalam materi debat capes dan cawapres agar memasukkan unsur budaya dan seni tersebut.
“Ini akan menjadi penting karena politik tanpa sentuhan kebudayaan akan menjadi kurang. Apalagi Indonesia merupakan negara yang punya keaneragaman kebudayaan,” jelasnya.
Mereka juga nengingatkan KPU agar memberikan arahan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di daerah agar tetap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun.
Sebelum massa berorasi, mereka mengarak ogoh-ogoh atau patung bhuta kala ke depan pintu masuk KPU.
Mengenakan kostum Anoman Obong, mereka menari dan mengitari ogoh-ogoh setinggi kurang lebih 1,5 meter sembari mengucapkan sejumlah tetembangan. Kemudian mereka membakar ogoh-ogoh tersebut bersama pimpinan KPU DIY.
Baca Juga: Gen Z Jadi Incaran KPU Kebumen, Patok Target Partisipasi Pemilih 70 Persen
“Aksi ini menyimbolkan Anoman Obong sebagai rakyat yang mengingatkan pada bhuta kala dengan membakarnya. Butha yang menjadi lambang atau simbol keangkaramurkaan, kejahatan dan hitam sehingga harus kita usir dari bumi indonesia ini. Tadi para penari melakukan simbolisasi pembakaran ogoh-ogoh yang disimbolkan sebagai keangkaramurkaan sebagai kejahatan,” terangnya.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan komitmen KPU DIY sama halnya dengan harapan dari rakyat Yogyakarta yang tergabung dalam Pantembayan Nusantara yakni menjaga independensi dan netralitas.
Dia memandang aksi yang dilakukan itu bagian dari kepedulian para seniman dan budayawan terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2024. Terlebih DIY dikenal sebagai daerah istimewa dan salah satu keistimewaannya adalah kebudayaan.
“Kami komitmen untuk menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu di DIY. Soal debat, saya kira menjadi domain KPU RI dan nanti akan disampaikan,” katanya. (wia/laz)
