RADAR MAGELANG – Pemprov DIJ telah menggelar lelang jabatan eselon dua sebanyak sembilan kali. Seleksi terbuka itu dilakukan sejak 2016 silam.Dari sekian kali lelang tersebut ada satu ciri khas pemprov yang tidak sama dengan daerah lain.
“Aturan lelang sering berubah. Sembilan kali lelang jabatan, sembilan kali berganti aturan. Tidak ada kepastian,” sindir Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Arif Setiadi Minggu (10/12).
Arif mengemukakan itu menanggapi pengumuman seleksi terbuka jabatan eselon dua yang diumumkan pemprov sejak 27 November lalu.Tak hanya hobi gonta-ganti aturan , Arif juga menyebut pemprov menerapkan standar ganda. Ini terlihat dari daftar jabatan eselon dua yang dilelang. Tidak sekadar mengisi posisi kepala OPD yang kosong.
Namun jabatan yang masih terisi dan pejabatnya aktif alias belum pensiun juga ikut dilelang. Itu merujuk pengumuman jabatan kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIJ. Sampai saat ini posisi kepala DPAD dijalankan Monika Nur Lastiyani. Ketika diumumkan, Monika masih aktif menjabat. Dia baru pensiun per 1 Januari 2024 mendatang.
Sedangkan tiga jabatan yang sudah lama lowong seperti kepala Bappeda, kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan, serta kepala Satpol PP DIJ justru tak ikut diumumkan.
Dia mengingatkan, lelang jabatan itu pada prinsipnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Bukan mengisi posisi yang masih terisi. “Kalau seperti ini berarti telah terjadi kelirumonologi,” sesal anggota dewan provinsi yang menjabat sejak 2014 lalu.
Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM ini masih mengingat dan mencatat setiap aturan lelang yang dikeluarkan pemprov sejak 2016 lalu. Di antaranya, peserta lelang diizinkan mendaftar untuk dua posisi. Aturan ini pernah berubah semasa Sekprov DIJ dijabat Kadarmanta Baskara Aji. Saat itu pelamar hanya boleh mendaftar untuk satu jabatan. Kemudian ada embel-embel harus berpengalaman di bidangnya minimal lima tahun.
Kini aturan itu berubah lagi. Pendaftar boleh melamar untuk dua jabatan. Mirip dengan kejadian sekarang, lima tahun lalu pada lelang jabatan 2018 muncul kejadian menggelitik.Kala itu posisi kepala badan diklat dan kepala DPAD tidak pernah ikut diumumkan untuk dilelang. Namun saat pelantikan berlangsung, kedua jabatan itu diisi dengan pejabat baru hasil lelang.
Dampaknya Kepala DPAD- yang waktu itu masih bernama badan perpustakaan dan arsip daerah- Budi Wibowo serta Kepala Badan Diklat Moedji Rahardjo ikut digeser. Budi ketendang menjadi asisten perekonomian dan pembangunan. Sedangkan Moedji masuk kandang sebagai staf ahli gubernur.Selanjutnya kepala DPAD digantikan Monika dan kepala badan diklat dipegang Kuncoro Cahyo Aji. “Sejarah 2018 seakan-akan terulang pada 2023 ini,” bebernya.
Sebagaimana pengalaman Moedji, Kuncoro sekarang juga menjadi staf ahli gubernur. Monika yang masih aktif, kursinya diusik. Persis seperti yang dialami Budi lima tahun silam.Lelang jabatan eselon II/a dan II/b diumumkan berdasarkan pengumuman nomor 821/13337/Pansel JPT DIJ/2023 yang ditandatangani Sekprov DIJ Beny Suharsono.
Dalam pengumuman itu Beny menjelaskan semua tahapan seleksi. Pendaftaran sekaligus seleksi administrasi berlangsung selama dua minggu. Dimulai Senin (27/11) lalu sampai dengan hari ini Senin (11/12). Hasil seleksi administrasi disampaikan besok. “Pengumuman seleksi administrasi Selasa 12 Desember 2023,” tulis Beny dalam pengumuman itu.
Ada lima posisi yang diumumkan untuk diisi. Selain kepala DPAD, empat jabatan lainnya meliputi kepala biro hukum, kepala biro umum humas dan protokol, kepala biro bina pemberdayaan masyarakat serta kepala badan diklat.
Di bagian lain, sejumlah sumber di pemprov memberikan bocoran beberapa nama yang punya peluang melaju karena telah mengantongi “restu”.Sedikitnya ada tiga nama di lingkungan Kepatihan yang menjadi calon kuat. “Ririn untuk kepala DPAD, Ditya diplot kepala biro umum dan Hary sebagai kepala biro hukum,” ujar sumber itu.
Nama Ririn merujuk ke Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Paniradya Kaistimewaan Ariyanti Luhur Tri Setyarini. Dia termasuk pejabat struktural yang berpengalaman bertugas di berbagai OPD. Ririn pernah bertugas di biro hukum, biro tata pemerintahan, dinas kebudayaan, dan DPAD DIJ.
Saat di DPAD, Ririn menjadi salah satu kepala bidang arsip sebelum kemudian ditarik sebagai sekretaris Paramparapraja. “Dorongan Ririn maju cukup kuat. Dia pernah dua kali ikut lelang dan selalu masuk tiga besar, ” cerita sumber itu. Lelang kali ini dinilai menjadi kesempatan bagi Ririn.
Sedangkan Hary mengarah ke Kepala Bagian Bantuan dan Pelayanan Hukum Biro Hukum Setprov DIJ Hary Setiawan. Dia menjadi salah satu pejabat senior di biro hukum. Calon kuat lainnya adalah Ditya Nanaryo Aji. Jabatan sehari – hari kepala bagian humas. Putra mantan Kepala Biro Kepegawaian Setprov DIJ alm. Hardjono itu sekarang dipercaya merangkap sebagai Plt Kabag Protokol Biro Umum Humas dan Protokol (UHP) Setprov DIJ. “Ditya sudah mampu menyesuaikan dengan tugas keprotokolan,” bisik sumber di Kepatihan.
Meski masuk bursa calon kepala biro UHP, ada satu ganjalan. Para petinggi di Baperjakat belum satu suara. Alasannya Ditya dinilai masih terlalu muda. Tahun ini usianya baru 41 tahun. Birokrat kelahiran 26 September 1982 itu belum genap 20 tahun mengabdi sebagai ASN. Ditya mengawali karir PNS pada 10 April 2006.”Nanti akan terlalu lama di eselon dua,” cerita seorang sumber yang mengetahui diskusi di internal Baperjakat.
Namun sumber itu mewanti-wanti agar tidak membandingkan hal itu dengan Ahmad Ubaidillah atau KPH Yudanegara yang 4 Januari 2023 lalu diangkat sebagai kepala biro tata pemerintahan. Saat dilantik usia Yudanegara belum genap 42 tahun. Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu kelahiran 26 Oktober 1981. “Aja dibanding -bandingke. Tidak bisa disamakan. Kanjeng Yuda itu sosok yang linuwih. Biasa blusukan ke desa-desa hingga pulang larut malam,” ceritanya. (kus/pra)
