RADAR MAGELANG – Mahasiswa penerima Beasiswa dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menyampaikan keluh kesahnya selama beberapa bulan di Jogja. Karena beasiswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat yang dijanjikan tidak kunjung cair. Padahal mayoritas mereka berasal dari keluarga tak mampu.
Salah satu mahasiswa penerima beasiswa, insial M (20) yang merupakan anak seorang nelayan menyampaikan selama ini uang kos dan uang makan masih ditanggung orang tua. Beberapa temanya sampai tidak bisa membayar kosnya karena orang tuanya kurang mampu.
Baca Juga: Kasus Pneumonia di Bantul Masih Dalam Tahap Wajar
Biasanya mereka dikirimi yang orang tuanya untuk keperluan biaya hidup sebesar satu juta sebulan. Kiriman dari orang tua mereka kadang dilakukan sebulan dua kali sebesar Rp 500 ribu.
“Itu untuk keperluan kos saja sekitar Rp 800 ribu, sisanya untuk makan. Dalam mengikuti pembelajaran dikampus juga kurang fokus, karena bagaimana mau fokus jika perutnya lapar,” tuturnya saat mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY Senin (11/12).
Baca Juga: Perguruan Tinggi Cetak Generasi Emas, Haram Disusupi Praktik KKN
Karena dirasa mendesak dan sudah tidak punya uang di Jogja, para mahasiswa tersebut berinisiatif untuk mengadakan zoom meeting bersama para orangtuanya untuk membahas situasi dan kondisi mereka. Hal tersebut malah seakan dilarang oleh salah seorang dari pihak Dinas Pendidikan dengan mengatakan lewat Voice Note (VN) WhatssApp.
“Bunyi VN tersebut, kalian itu dibiayai oleh pemerintah, kalaupun itu Zoom pihak kampus da pemerintahlah yang berhak,” tandasnya.
Baca Juga: PSS Sleman Bersaing dengan Tiga Klub, jika Gunakan Stadion Sultan Agung
Sementara itu, Sekretaris Jendral Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMA) Yogyakarta, Irto Mamoribo menegaskan situasi mereka tidak baik-baik saja. Karena justru yang menjadi korban adalah orangtuanya. Orang tua mereka yang notabennya kurang mampu harus menanggung biaya kos dan makan mereka di Jogja.
“Dari pihak Dinas Pendidikan hanya memberikan surat dispensasi bagi mereka yang tidak bisa ikut Ujian Tengah semester (UTS), karena terkendala biaya. Selain itu, mereka ada yang terkendala perihal pembayaran kos yang nunggak selama dua bulan dan lain-lain,” jelasnya.
Ke-28 mahasiswa tersebut bisa dibilang terlantar dan terkendala biaya hidup. Irto menilai, Pemkab Raja Ampat harus bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi teman-teman yang sudah berangkat kesini.
“Karena pemda lah yang menawarkan program ini. Mereka di Jogja dari September dan hak uang biaya hidupnya dijanjikan turun di awal Desember, ketika di konfirmasi ke pemda katanya turunya tahun depan. Ini bicara kebutuhan hari ini, masak mau makan harus nunggu tahun depan,” ujarnya
Baca Juga: Mayoritas Sudah di Atas 50 Persen, PHRI Targetkan TPK Hotel 90 Persen Saat Nataru
Irto menyimpulkan kalau saja dari awal pihak Pemkab Raja Ampat transparan dalam hal itu, para mahasiswa tersebut malah bisa cari kuliah di Universitas terdekat di daerah Papua yang biayanya bisa dijangkau.
“Yang jadi persoalan kan pemda seperti lepas tangan, dan mahasiswa sudah terlanjur berangkat ke Jogja,” tuturnya.
Baca Juga: Boikot Produk Israel : Produk Lokal yang dapat dijadikan Alternatif, Catat Baik-baik !!
Menanggapi keluhan mahasiswa tersebut, Kepala Ombudsman RI DIJ Budhi Masturi mengatakan, akan dalami terkait keterlantaran para mahasiswa tersebut. Kalau memang harus memerlukan bantuan, Pemprov DIY kemungkinan bisa membantu.
“Seperti contohnya ketika covid 19 Pemprov DIY juga membantu kebutuhan hidup di asrama-asrama mahasiswa luar daerah. Kita bisa dorong dan upayakan ke Pemda DIJ untuk memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa tersebut jika setelah didalami dinilai layak dibantu,” ujarnya. (cr5/pra)
