Neutron Yogyakarta

Masih Ada Seribu Kepala Keluarga di Bantul yang Belum Miliki Jamban Sehat

Masih Ada Seribu Kepala Keluarga di Bantul yang Belum Miliki Jamban Sehat
SIAP: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan bantuan dana stimulan jamban secara simbolis kepada warga di Kantor Kapanewon Dlingo, Rabu (13/12). (Gregorius Bramantyo/Radar Jogja)

RADAR MAGELANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memberikan stimulan dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk program jambanisasi 2023 di Kantor Kapanewon Dlingo, Rabu (13/12).

Bantuan ini diarahkan untuk mengentaskan masalah sanitasi. Terutama penggunaan jamban cemplung di masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Agus Tri Widiyantara mengatakan, ada sekitar seribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bantul yang belum memiliki jamban yang sehat.

Untuk buang air besar, masih ada warga yang menggunakan jamban cemplung atau bahkan ke sungai. Paling banyak terdapat di Kapanewon Piyungan yang mencapai 700 KK.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Bumi Projotamansari Masih Landai, Dinkes Bantul Imbau Vaksinasi

“Untuk tahun depan bantuan stimulan jamban sehat akan kami fokuskan di Kapanewon Piyungan,” katanya kepada wartawan, Rabu (13/12).

Ia menjelaskan, jumlah stimulan jamban sehat untuk warga Kapanewon Dlingo mencapai 80 KK. Besaran uang untuk tiap KK mencapai Rp 5 juta.

Agus menambahkan, KK yang tidak memiliki jamban sehat disebabkan faktor karena kemiskinan. Sehingga tidak memiliki lahan yang luas untuk membangun jamban sehat.

Bantuan stimulan jamban sehat untuk 80 KK tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Bantuan Daerah (APBD) Bantul untuk 30 KK dan 50 KK berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov DIY.

Baca Juga: Jumlah Petani di Bantul Terus Menurun, Regenerasi Macet

“Harapannya, dengan bantuan dana tersebut, warga bisa membangun kamar mandi yang terdapat jamban terdapat jamban hingga septic tank,” harapnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, bantuan stimulan jamban sehat ini sudah dimulai sejak tahun 2020.

Harapannya, kloset dan MCK warga semakin baik dan semakin sehat. Pemkab Bantul, jelasnya, ingin mencapai apa yang disebut 100-0-100.

“Artinya, seratus persen akses sanitasi layak, 0 persen kampung kumuh dan 100 akses air bersih,” ujarnya.

Baca Juga: Binanguning Warga Pambukaning Praja, Jembatan Pandansimo Mulai Dibangun, Hubungkan Bantul dan Kulon Progo di Bagian Selatan

Menurutnya berdasarkan kajian dari Dinkes Bantul, masalah sanitasi sangat berpengaruh dalam masalah kesehatan. Sehingga hal tersebut sangat penting.

“Jadi, untuk data KK yang yang tidak memiliki jamban sehat sekitar seribu KK. Namun data itu dinamis karena ada keluarga-keluarga baru, rumah seadanya dan sanitasi juga seadanya,” ungkapnya. (tyo/amd)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)