RADAR MAGELANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memberikan stimulan dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk program jambanisasi 2023 di Kantor Kapanewon Dlingo, Rabu (13/12).
Bantuan ini diarahkan untuk mengentaskan masalah sanitasi. Terutama penggunaan jamban cemplung di masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Agus Tri Widiyantara mengatakan, ada sekitar seribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Bantul yang belum memiliki jamban yang sehat.
Untuk buang air besar, masih ada warga yang menggunakan jamban cemplung atau bahkan ke sungai. Paling banyak terdapat di Kapanewon Piyungan yang mencapai 700 KK.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Bumi Projotamansari Masih Landai, Dinkes Bantul Imbau Vaksinasi
“Untuk tahun depan bantuan stimulan jamban sehat akan kami fokuskan di Kapanewon Piyungan,” katanya kepada wartawan, Rabu (13/12).
Ia menjelaskan, jumlah stimulan jamban sehat untuk warga Kapanewon Dlingo mencapai 80 KK. Besaran uang untuk tiap KK mencapai Rp 5 juta.
Agus menambahkan, KK yang tidak memiliki jamban sehat disebabkan faktor karena kemiskinan. Sehingga tidak memiliki lahan yang luas untuk membangun jamban sehat.
Bantuan stimulan jamban sehat untuk 80 KK tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Bantuan Daerah (APBD) Bantul untuk 30 KK dan 50 KK berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov DIY.
Baca Juga: Jumlah Petani di Bantul Terus Menurun, Regenerasi Macet
“Harapannya, dengan bantuan dana tersebut, warga bisa membangun kamar mandi yang terdapat jamban terdapat jamban hingga septic tank,” harapnya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, bantuan stimulan jamban sehat ini sudah dimulai sejak tahun 2020.
Harapannya, kloset dan MCK warga semakin baik dan semakin sehat. Pemkab Bantul, jelasnya, ingin mencapai apa yang disebut 100-0-100.
“Artinya, seratus persen akses sanitasi layak, 0 persen kampung kumuh dan 100 akses air bersih,” ujarnya.
Menurutnya berdasarkan kajian dari Dinkes Bantul, masalah sanitasi sangat berpengaruh dalam masalah kesehatan. Sehingga hal tersebut sangat penting.
“Jadi, untuk data KK yang yang tidak memiliki jamban sehat sekitar seribu KK. Namun data itu dinamis karena ada keluarga-keluarga baru, rumah seadanya dan sanitasi juga seadanya,” ungkapnya. (tyo/amd)
