RADAR MAGELANG – Dari 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul, baru 38 kantor kalurahan yang telah tersambung jaringan fiber optik (FO).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menilai, infrastruktur pendukung perlu disiapkan seiring dengan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Sebab jika tidak, layanan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan aplikasi akan sangat terganggu.
Baca Juga: Kejar Target Penyelesaian, Pemborong Taman Budaya Embung Giwangan Diminta Tambah Pekerja
Anggota Komisi A DPRD Bantul Sigit Nursyam menyebut, dari data yang dimiliki pihaknya menunjukkan bahwa satu kalurahan rata-rata mengelola 13 hingga 15 aplikasi layanan.
Di mana, jika belum tersambung dengan jaringan FO, maka risiko adanya gangguan jaringan internet berdasarkan cuaca akan naik secara signifikan. Sebab, jaringan radio link sendiri sering error saat cuaca buruk.
“Ini kami khawatir layanan masyarakat akan terganggu,” katanya kepada Radar Jogja, Rabu (20/12).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul juga memberikan roadmap untuk penyelesaian jaringan tersebut.
Hendak ditargetkan tuntas dalam berapa tahun. Supaya sebelum periode kepemimpinan berakhir di 2024 sudah mampu menjangkau seluruh kantor kalurahan.
“Akan tetapi kenyataanya sampai saat ini hal itu belum mampu dilaksanakan,” imbuhnya.
Baca Juga: Merayakan Keberagaman lewat Pameran Seni Rupa Ziarah Lintas Iman
Sigit menyebut, ada satu force majeure yaitu pandemi yang dijadikan sebagai kendala. Pihaknya pun berharap agar ke depan anggaran untuk pembangunan jaringan FO bisa segera diprioritaskan.
“Idealnya semua desa sudah tersambung jaringan fiber optik, agar nanti layanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Dari data Diskominfo Bantul, sejumlah kalurahan yang berada di area perkotaan justru belum tersambung jaringan FO. Seperti Kalurahan Jagalan dan Potorono di Kapanewon Banguntapan.
Bahkan, kantor Kalurahan Ringinharjo di Kapanewon Bantul baru terpasang jaringan FO di tahun 2023 ini. Padahal, kantor Kalurahan Ringinharjo hanya berjarak satu kilometer dari kompleks Parasamya atau kantor bupati.
Baca Juga: Masih Minim, BPJS Ketenagakerjaan Sasar Aktivasi Pekerja Sektor Informal di Pasar Beringharjo
Sigit mengatakan, pemetaan jaringan otomatis sudah dilakukan sejak awal pembangunan jaringan FO. Hal itu membuat beberapa daerah, meski berada di perkotaan, justru belum terjangkau FO dari pemkab.
“Roadmap-nya memang belum ke sana dan kapan tersambungnya itu nanti akan sangat tergantung dengan alokasi anggaran yang tersedia,” ucapnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan, anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi atau IT seringkali kurang begitu diperhatikan.
Menurutnya, di luar jaringan FO, juga banyak infrastruktur IT yang perlu diperhatikan seperti server firewall.
Baca Juga: Musim Libur Nataru, TWC Target Kunjungan Candi Prambanan Capai 124 Ribu Wisatawan
“Sementara yang langsung dirasakan oleh masyarakat kebanyakan ya belum tersambungnya fiber optik. Dan ini perlu kami dorong terus,” katanya.
Komisi A DPRD Bantul sendiri belum mendapati bahwa infrastruktur IT dijadikan sebagai prioritas. Lantaran setiap kali diajukan, infrastruktur IT selalu menjadi yang pertama disisihkan.
Sigit menilai, infrastruktur konvensional seperti jalan dan jembatan mungkin masih dianggap lebih penting.
Sementara, Pemkab Bantul sendiri baru meraih capaian nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori tertinggi di tingkat nasional pada Maret 2023 lalu.
Baca Juga: Asprov PSSI DIY Imbau Suporter Tidak Menghadiri Pertandingan Semi Final dan Final Liga 3 DIY
“Infrastruktur konvensional memang penting. Tapi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, ya seharusnya kalau pemerintahan semakin dijalankan berbasis elektronik, infrastrukturnya pun juga harus semakin diperhatikan,” lontar Sigit.
Selain itu, Komisi A DPRD Bantul juga pernah menanyakan terkait total jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk jaringan FO menjangkau seluruh kalurahan.
Pada tahun lalu, Sigit menyebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 16 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut dirasa berat bagi anggaran reguler di Kabupaten Bantul.
Baca Juga: Coach Risto Beri Apresiasi, Hokky Adalah Bagian Penting Masa Depan Timnas Indonesia
Maka dari itu, pihaknya mencoba beberapa terobosan. Misalnya, dengan mengajukan melalui Dana Keistimewaan (Danais).
“Ada beberapa titik di Imogiri di mana jaringan FO berhasil disambung dengan menggunakan Danais,” ungkapnya.
Hal itu dicoba sebagai terobosan sumber pendapatan. Agar anggaran tidak menjadi alasan lagi.
“Angka Rp 16 miliar ini angka yang dinamis. Bisa jadi tahun lalu segitu, tapi sekarang lebih tinggi karena harga-harga naik. Atau lebih rendah karena beberapa titik sudah mulai tersambung,” tandas Sigit. (tyo/amd)
