Neutron Yogyakarta

Bantuan Langsung Tunai El Nino di Jogja Diserahkan, Berikut Penjelasan Airlangga Hartarto

Bantuan Langsung Tunai El Nino di Jogja Diserahkan, Berikut Penjelasan Airlangga Hartarto
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato saat ditemui di Gedung Kantor Pos Indonesia Pusat Jogja, Minggu (24/12/2023). Agung Dwi Prakoso / Radar Jogja

RADAR MAGELANG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian lakukan dialog langsung kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kota Jogja.

Hal tersebut guna memastikan BLT El Nino sudah tepat sasaran.

“Makanya saya ke lapangan, kita tanyakan langsung ke masyarakat perlu adanya perpanjangan atau tidak dan tepat sasaran atau tidak,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Gereja Kotabaru Disterilisisasi Tim Jibom, Siap Tampung Ribuan Umat

”Setelah melakukan dialog tadi, mereka memang sangat membutuhkan,” ujar Airlangga dalam Temu Wicara Bersama Masyarakat Yogyakarta Penerima BLT El Nino di Kantor Pos Cabang Utama Yogyakarta, Minggu (24/12/2023).

El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur.

Karena sampai bulan November masih mengalami musim kering dan belum hujan, keadaan tersebut dinilai akan berdampak pada komoditas pangan di masyarakat.

Baca Juga: Bawaslu DIY Sebut E-Money Jadi Modus Baru Politik Uang saat Pemilu 2024

“Kita bantu untuk penyangga sejumlah Rp 200 ribu satu bulan, sehingga dua bulan totalnya Rp 400 ribu. Hari ini bapak ibu mendapatkan bantuan sebesar Rp 400 ribu,” tandasnya.

Salah satu tujuan dari BLT El Nino adalah untuk mengantisipasi akan adanya kenaikan bahan pangan.

Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dengan berbagai macam program bantuan.

Hingga saat ini sudah terbukti untuk harga beras bisa relatif stabil.

Baca Juga: Revitalisasi Pasar Tradisional Gunungkidul Dihentikan, Ternyata Ini Penyebabnya

“Program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bantuan pangan berupa pemberian beras 10 kilogram juga sudah dilakukan,” tuturnya.

Total anggaran pemerintah untuk BLT El nino mencapai Rp7,52 triliun yang menyasar kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan tersebut telah didistribusikan sejak bulan November.

Per tanggal 21 Desember 2023, BLT El Nino telah disalurkan sejumlah Rp6,72 triliun atau mencapai 89,36%.

Baca Juga: Patah Tulang Selangka, Kostas Tsimikas Dirawat di Rumah Sakit, Liverpool Krisis Bek Kiri

Sedangkan sebesar Rp795 juta bantuan sedang dalam proses penyaluran.

“Diharapkan pada akhir tahun 2023 seluruh bantuan tersebut telah dapat tersalurkan dengan tepat sasaran,” katanya.

Executive Vice President PT Pos Indonesia Regional 4 Jawa Tengah dan DIY, Helly Siti Halimah menambahkan untuk wilayah DIY total KPM sekitar 23.659.

Sejumlah 11.069 KPM ada di Kota Jogjakarta.

Total sudah terealisasi sebanyak 85% dari jumlah total se-DIY per tanggal 23 Desember.

“Target kami itu harus selesai sampai dengan akhir Desember tanggal 31, karena memang diperintahkan dari pusat harus selesai di bulan Desember 2023,” kata Helly.

Teknis awal proses pendistribusian bantuan tersebut adalah pertama data dari pusat masuk ke Pos Indonesia sebagai pihak distributor.

Baca Juga: Siapkan Oli di Rest Area, Pertamina Lubricants Ajak Masyarakat Periksa Kendaraan selama Liburan Nataru 

Selanjutnya data tersebut dilakukan pemadanan.

“Di sini pada saat memasukkan data harus ada struktur data baik itu by name by adress, kelurahan, kecamatan, dan namanya sesuai dengan NIK,” tutur Helly.

Karena pada saat pengambilan mereka harus memakai KTP, atau kalau tidak ada (KTP) bisa diambil keluarga yang tercantum di KK.

Cara mengunformasikan kepada KPM adalah dengan membuat undangan dan disebarkan  ke semua penerima dalam data.

Baca Juga: Momen Haru Desta vs Natasha Rizky di RANS Sport Party Salaman Tanpa Sentuhan yang Membuat Netizen Baper!

Terdapat tiga mekanisme pendistribusian.

Pertama penerima datang ke kantor Pos untuk menerima bantuan tersebut dengan membawa undangan atau KTP.

“Yang kedua kami mendekat ke masyarakat yang (lokasinya) jauh. Itu kan ongkos (pengambilan) terlalu mahal, jadi kami bekerjasama dengan aparat setempat baik lurah ataupun camat bisa diakses lewat sana,” kata Helly.

“Yang ketiga kami mendatangi masyarakat apabila penerima memang sakit atau disabilitas,” ujar Helly. (cr5/iwa)

Lainnya