Neutron Yogyakarta

Targetkan 40 Kampung KB Terbentuk Tahun Ini

Sebagai Upaya DP3APPKB Bantul untuk Wujudkan Ketahanan Keluarga
Targetkan 40 Kampung KB Terbentuk Tahun Ini
Kepala DP3APPKB Bantul Ninik Istitarini.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)

JOGJA, Koran Magelang – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bantul menargetkan 40 kampung keluarga berencana (KB) terbentuk tahun ini.

Kepala DP3APPKB Bantul Ninik Istitarini mengatakan, kampung KB merupakan program pemerintah dengan tujuan membentuk keluarga yang terencana dalam berbagai aspek. Serta menjadi upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pendampingan masyarakat pedesaan.

Kehadiran kampung KB itu, lanjutnya, juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mempromosikan perencanaan keluarga dan mendampingi akseptor untuk mengikuti program KB. “Adanya kampung KB juga membantu untuk pemberdayaan perempuan. Supaya ibu-ibu juga bisa mewujudkan atau membantu perekonomian keluarga. Bentuknya dengan memproduksi potensi yang ada di kampung seperti produksi makanan, sabun cuci, kerajinan dan sebagainya,” beber Ninik Minggu (3/7).

Selain terus berupaya menambah kampung KB, Ninik menyebut, program bangga kencana di Bantul pun juga berjalan cukup baik. Sebab pada 2021, tingkat kepesertaan aktif KB mencapai 73,73 persen dan peserta KB sebanyak 26,86 persen.

Menurutnya, keberhasilan itu tercapai karena kerja keras dari petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), kader KB, seluruh institusi masyarakat pedesaan, dan semua yang terlibat di lapangan. Namun demikian dalam pelaksanaanya pemerintah tetap masih memiliki beragam tantangan. “Di antaranya rendahnya kepesertaan KB pria, masih tingginya kontrasepsi hormonal, hingga pernikahan dini karena kehamilan yang tidak diinginkan,” ungkap Ninik.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo mengatakan, dalam upaya menyukseskan program KB di Bantul ada berbagai perubahan strategi. Untuk saat ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada masalah kependudukan tetapi juga pada pembangunan keluarga. “Ini menjadi momentum untuk dapat menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang harapannya dapat mewujudkan generasi emas untuk 2045,” ucap Joko. (inu/eno/sat)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)