Neutron Yogyakarta

Pantai Depok Jadi Kawasan Wisata Terpadu

HB X Perintahkan Pemkab Bantul Segera Merealisasi
Pantai Depok Jadi Kawasan Wisata Terpadu

JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X meninjau lokasi terdampak gelombang tinggi di Pantai Depok, Bantul, kemarin (19/7). Meski kerusakan pada bangunan semi permanen di sana tidak terlalu besar, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan segera.

Gubernur mengatakan, musibah yang terjadi Sabtu lalu (16/7) sebagai momentum menggali dan meningkatkan potensi serta membangun kawasan Pantai Depok. Dengan cara mendesain ulang secara menyeluruh, tidak hanya di bibir pantai tapi seluruh kawasan hingga akses ke sekitar laguna yang bisa dijadikan dermaga. “Pembangunan kawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan saling berintegrasi,” katanya di sela peninjauan di Pantai Depok.

Bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini menyebut, pembangunan tidak hanya sekadar penataan untuk kuliner saja. Melainkan juga pengadaan ruang untuk pentas seni budaya. Ini harus ada keseimbangan antara sektor pariwisata, ekonomi, perikanan, pembukaan lapangan kerja, hingga kebudayaan.

“Potensi wisata di Pantai Depok ini juga bisa berkembang tidak hanya makan, melihat, nonton segara (laut, Red) saja. Tetapi harapannya makan sambil menikmati suasana laut dan menyaksikan pertunjukkan kesenian,” ujarnya.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemprov untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar Pantai Depok. Meningkatkan kelas warga masyarakat harus dimulai dengan aktivitas-aktvitas yang positif. Menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda, memberikan ruang yang lebih luas untuk berkreasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas pencarian ikan, menghidupkan UMKM, menarik wisatawan, dan memastikan baik pengunjung maupun masyarakat aman dan nyaman merupakan hal yang wajib.

“Harapan kami akan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan Depok ini untuk mencari nafkah, tidak hanya melaut tetapi juga kegiatan ekonomi lainnya. Tapi tentu juga tidak membahayakan bagi warga masyarakat yang memanfaatkan Depok untuk mencari sesuap nasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, HB X meminta pengurus Pantai Depok untuk membentuk tim kecil guna membuat draf pembangunan kawasan. Nantinya draf bisa segera diajukan ke Kabupaten Bantul dan bisa ditindaklanjuti bersama dengan Pemprov DIJ untuk segera direalisasikan.

Demikian pula pengajuan draf bisa segera dilakukan, mengingat proyek pembangunan kawasan Depok ini akan memakan waktu yang tidak sebentar, biaya yang tidak sedikit serta kerja sama lintas OPD yang solid. Namun begitu, beberapa stafnya sudah diminta untuk menindaklanjuti pembangunan kawasan Depok itu dengan segera.

Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslich menyatakan kesiapannya untuk segera merealisasikan permintaan gubernur. Pihaknya akan berpacu dengan waktu untuk membuat perencanaan. “Apa yang disampaikan Ngarsa Dalem itu merupakan angin segar bagi Kabupaten Bantul, karena Ngarsa Dalem berkehendak untuk penataan Pantai Depok,” katanya.

Menurutnya, penataan dalam satu kawasan meliputi multisektor. Ada empat aktivitas ekonomi. Pertama, aktivitas kelautan yakni nelayan ambil ikan di laut. Perdagangan karena ada kegiatan jual beli ikan di TPI (tempat pelelangan ikan). Ketiga ada aktivitas industri pengolahan ikan yang dilakukan koperasi mina bahari dan keempat pariwisata, adanya jasa usaha pariwisata berupa kuliner dan jasa yang lain. Jika ini dikerjakan, penataan dinilai akan menjadi program daerah dan bukan OPD-OPD tertentu.

Mengintegrasikan empat sektor itu diklaim bukanlah hal yang mudah. “Karena Ngarsa Dalem sudah dhawuh seperti itu, maka kita berpacu dengan waktu. Kita lari kencang untuk bisa menghasilkan satu perencanaan sampai DED-nya untuk memastikan keempat sektor mendapat ruang untuk berproduksi secara maksimal,” jelasnya.

Perwakilan nelayan Pantai Depok Sutarlan mengatakan, sejak didirikan tahun 1998, Pantai Depok memang membawa dampak luar biasa bagi masyarakat setempat. Setidaknya ada 500 orang lebih yang beraktivitas mencari rejeki di tempat itu. Dari tingkat pendidikan paling rendah hingga tamatan sarjana berbaur di sekitar kawasan pantai.

Pihaknya menyambut baik tawaran fasilitas dari pemprov itu. Ia mendukung rencana pemerintah untuk melakukan penataan Pantai Depok menjadi kawasan wisata terpadu. Namun diharapkan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan dan diakomodasi.

Sutarlan mengaku percaya dukungan pembangunan kawasan wisata terpadu ini akan berjalan lancar. Selama ini dukungan dari pemerintah sudah dirasakan masyarakat sekitar. Termasuk pada bencana Sabtu lalu.

“Kebersamaan masyarakat di sini cukup tinggi. Pada saat gelombang tinggi kemarin semua terlibat dalam menangani dampaknya dan mengerahkan untuk pencegahan lebih banyak. Nelayan, masyarakat, relawan SAR, kepolisian, semuanya terlibat,” tambahnya. (wia/laz)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)