Neutron Yogyakarta

Kenaikan Retribusi Pansela Masih Belum Pasti

Dinpar Bantul Berencana Sediakan TPR di Setiap Destinasi
Kenaikan Retribusi Pansela Masih Belum Pasti

BANTUL – Rencana penerapan tempat pemungutan retribusi (TPR) all in one di kawasan pantai selatan (pansela) dengan pemberlakuan tiket masuk sebesar Rp 15 ribu masih belum pasti. Sebelumnya, kebijakan itu direncenakan terelaisasi pada September mendatang. Namun saat ini, kebijakan tersebut masih dipertimbangkan oleh jajaran Pemkab Bantul.

Sekretaris Dinas Pariwisata Bantul Raden Jati Bayubroto menjelaskan, dari hasil koordinasi dengan berbagai pihak, kebijakan kenaikan retribusi masih jadi bahan pertimbangan. Sehingga saat ini, retribusi masih di harga Rp 10 ribu per orang.

Dengan kondisi tersebut, diakui Jati menjadi kendala terhadap upaya mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 32 miliar. Sebab sebelumnya, kenaikan retribusi digadang-gadang akan menjadi andalan untuk meraih target pendapatan sebesar itu pada tahun ini. “Memang untuk meraih angka sekian itu, kemarin asumsinya diminta menaikkan tarif retribusi,” ucap Jati Selasa (19/7).

Guna mengejar capaian target PAD, Jati mengaku sudah menyiapkan berbagai program untuk menarik minat wisatawan datang ke Bantul. Seperti dengan menggandeng biro-biro wisata di DIJ. Agar turut mengenalkan destinasi wisata di Bumi Projotamansari melalui program nJelajah Bantul. Para pengusaha biro wisata diajak untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di pelosok-pelosok. “Untuk yang kami ajak adalah ASITA agar bisa membawa wisatawan berkunjung ke Bantul,” sebutnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, jika kebijakan TPR all in one tidak jadi diberlakukan, akan dilakukan pemecahan TPR. Agar penarikan retribusi tetap maksimal. Hanya saja, memang perlu kajian lebih lanjut untuk memecah TPR agar bisa melihat bagaimana efek jangka panjangnya. “Mungkin itu (memecah TPR bisa berlaku, Red) dua sapai tiga tahun ke depan,” ungkapnya kemarin (20/7).

“Kenaikan retribusi memang perlu dipertimbangkan secara baik, karena pantai di DIJ memang tidak ada yang lebih dari Rp 10 ribu,” sambungnya.

Dia pun menilai, keputusan untuk menaikkan retribusi kawasan wisata pansela memang perlu dilihat secara cermat. Lantaran dalam beberapa tahun ke depan, wilayah di sekitar kawasan pansela akan berkembang pesat. Seperti dengan kehadiran Kelok 18 atau Proyek Progo 3. “Intinya jangan sampai perhitungan yang salah menyebabkan kemungkinan di kemudian hari atau menyulitkan pejabat yang berikutnya,” beber Kwintarto.

Kepala Seksi Promosi dan Informasi Wisata Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi menyebut, selama dua pekan lalu kunjungan wisatawan ke Bantul mengalami penurunan. Pada periode 6-10 Juli, kunjungan wisatawan hanya 63.797 orang dengan capaian pendapatan Rp 620 juta.

Kemudian pada pekan selanjutnya atau 11-17 Juli, pria yang akrab disapa Ipung itu mencatat kunjungan wisatawan kembali menurun sebesar 27 persen. Atau hanya ada 46.263 wisatawan yang datang ke destinasi wisata di Bantul. Kunjungan wisata paling banyak tercatat pada akhir pekan dengan jumlah 25.186 orang. “Penurunan (kunjungan wisata, Red) dikarenakan libur sekolah sudah usai,” ungkap Ipung.

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis meminta, dinas pariwisata tidak pesimistis dalam meraih target PAD meski kenaikan retribusi urung diterapkan. Karena setelah pandemi, adalah momentum bagus untuk menggenjot kunjungan pariwisata. “Karena dua tahun pandemi ini banyak masyarakat ngampet berwisata, harusnya sekarang justru ada lonjakan,” katanya. (inu/eno)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)