Neutron Yogyakarta
RSJD Dr Amino Gondohutomo Pasang Solar Cell, CNG dan Eco-Enzyme

Ganjar Dorong Kantor di Jateng Gunakan Energi Alternatif

Ganjar Dorong Kantor di Jateng Gunakan Energi Alternatif

SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo mendorong gedung perkantoran di Jawa Tengah mulai menggunakan energi alternatif. Sebagai pionir, pemanfaatannya diterapkan pada gedung perkantoran milik Pemprov Jateng.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara Amino Ijo Royo-Royo peluncuran Solar Cell, CNG dan Eco-Enzyme di RSJD Dr Amino Gondohutomo, Jumat (19/8). Ganjar mengapresiasi RSJD Amino Gondohutomo yang berani menerobos.“Terimakasih RS Amino sudah memulai untuk gunakan energi alternatif,” katanya dalam sambutan.

Ganjar juga berterimakasih pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng yaitu PT Jateng Petro Energi (JPEN) yang berinvestasi dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di RSJD Amino Gondohutomo.“BUMD kita JPEN juga ngeri. Karena butuh keberanian dengan sesuatu yang baru untuk segera dilakukan,” katanya.

Ganjar mengatakan energi alternatif harus didorong pelaksanaannya. Sebab saat ini sudah banyak peralatan hingga transportasi yang menggunakan energi baru terbarukan.“Kita harus segera memulai agar di jangka panjangnya betul-betul nanti energi hijaunya lebih bisa berjalan, terus kemudian panasnya matahari kayak gini (terik), itu lepas saja,” ujarnya.

Dari pemasangan ini, RSJD Dr Amino Gondohutomo dapat meminimalisir penggunaan listrik di siang hari. Ganjar membayangkan jika solar cell terpasang di perkantoran, maka dapat segera terwujud Jawa Tengah yang lebih hijau.“Kita akan coba dengan BUMD, kita akan tawarkan ke kantor lain yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan transformasinya ini akan berjalan dengan baik, pokoknya kita mulai dulu,” tegas Ganjar.

Sebagai informasi, jumlah energi dari PLTS yang dapat digunakan oleh RSJD Dr Amino Gondohutomo sebesar 238 kWh. Selain di RSJD, gedung perkantoran milik Pemprov Jateng yang sudah menggunakan PLTS yakni Kantor Dinas ESDM, Gedung DPRD serta sebagian Gedung Kantor Gubernur. (*/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)