JOGJA – Seperti sudah diperkirakan, kenaikan harga BBM disambut penolakan. Muali dari kalangan buruh hingga mahasiswa. Di DIJ, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI ) DIJ menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak meningkatkan harga bahan pokok di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD KSPSI DIJ Irsad Ade Irawan mengatakan, di tengah kelambanannya mengatasi kenaikan harga telur ayam, pemerintah justru menaikkan harga bbm bersubsidi, mulai 3 September 202 pukul 14.30. Padahal merujuk pengalaman sebelumnya, kenaikan harga BBM selalu berimplikasi terhadap kenaikan harga pangan.
Begitupun di 2022 ini, kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama solar diperkirakan akan meningkatkan harga bahan pokok di dalam negeri. Efek domino negatif dari kenaikan BBM tersebut menjadi alasan utama mengapa kebijakan kenaikan BBM ini harus ditolak. “Kenaikan harga BBM pastinya diikuti oleh harga-harga barang konsumsi hanya akan menambah penderitaan bagi masyarakat, harus ditolak,” katanya kemarin (4/9).
Irsad menjelaskan kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan bahan pokok untuk hidup layak. Sementara upah buruh selalu murah dari tahun ke tahun. Hal ini dinilai akan semakin mengakibatkan defisit ekonomi yang semakin menganga. Dalam arti upah per bulan yang diterima buruh semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. “Terjadi defisit antara pendapatan dan pengeluaran buruh, dalam bahasa yang lain besar pasak daripada tiang,” ujarnya.
Kenaikan harga BBM juga dinilai akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis. Terlebih setelah empat tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Sehingga pula mengakibatkan pekerja/buruh dan keluarga tidak dapat memenuhi standar kehidupan yang layak,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 yang mana penentuan harga di sektor yang mempengaruhi hidup orang banyak termasuk harga BBM tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Penetapan harga BBM harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. “Oleh karena itu, subsidi harga BBM adalah hak seluruh warga negara Indonesia,” terangnya.
Dengan alasan-alasan tersebut maka DPD KSPSI DIJ menuntut batalkan kenaikan harga BBM, rombak pengelolaan migas di Indonesia, cabut UU Cipta Kerja, revisi UMP dan UMK seluruh Indonsia. “Alokasikan lebih banyak APBN, APBD, Danais untuk program-program kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Di Kebumen, pemandangan tak biasa terlihat ketika aksi unjuk rasa mahasiswa seketika hening saat adzan ashar berkumandang. Tepat pukul 15.03, gemuruh suara para mahasiswa itu tiba-tiba terhenti ditengah aksi turun jalan menentang kenaikan harga BBM.
Aksi unjuk rasa dilakukan para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di bundaran Tugu Lawet, Minggu (4/9). Aktivitas mereka terhenti ketika kumandang adzan terdengar dari pengeras suara Masjid Bani Ahmad Kolopaking yang tak jauh dari lokasi unjuk rasa.
Koordinator lapangan (korlap) terlihat mengacungkan tangan tanda meminta orasi dihentikan sejenak sembari menunggu adzan selesai. “Pemimpin harusnya sadar, baru saja kita dihampiri Covid-19. Namun ada saja kebijakan menindas rakyat dengan naiknya BBM,” kata Ketua Pengurus Cabang PMII Kebumen, Aris Widodo.
Kebijakan itu, kata Aris, cenderung membuat perekonomian rakyat kecil semakin tercekik. Kenaikan harga BBM sangat bersebrangan dengan kepentingan rakyat yang kini tengah berjuang di tengah masa pemulihan pandemi Covid-19. “Kami di sini hadir untuk menyuarakan hak-hak rakyat yang tertindas atas kesewenang-wenangan,” jelas Aris saat berorasi.
Aris menilai harga BBM yang terlampau mahal akan banyak pihak yang dirugikan atas kebijakan yang tak pro rakyat kecil tersebut. Ia bersama rekan lain mengaku tidak setuju dengan kenaikan harga BBM yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. “Ini kesempatan kami untuk menyuarakan apa yang banyak rakyat rasakan. Kesengsaraan dan ketidakberdayaan atas kebijakan kenaikan BBM,” kata Aris.
Selama sekitar dua jam mereka menyuarakan keluhan masyarakat sembari menyanyikan lagu-lagu benuansa pergerakan. Dalam aksinya, para mahasiswa terlihat mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Kebumen. “Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penguasa hari ini sedang berulah. Kebijakan yang diambil sangat terbalik dengan harapan rakyat,” terang Aris.
Di lokasi aksi, sejumlah warga yang antusias melihat unjuk rasa mengaku sepakat dengan langkah yang dilakukan mahasiswa. Penolakan tingginya harga BBM di tingkat masyarakat bawah mestinya diakomodir oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. “Seperti saya kerja serabutan ya bingung. Belum buat kebutuhan anak sekolah,” terang Masruri, warga Kecamatan Buayan.
Ia mengaku bingung untuk menutup kebutuhan sehari-hari pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Karena itu, pemerintah diminta segera mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat kecil. Soalnya ketika harga BBM naik, otomatis sejumlah kebutuhan pokok ikut merangkak naik. “Mending kalau ada bantuan, lha ini langsung naik ya kita kaget lah,” terangnya. (fid/wia)
