Neutron Yogyakarta

PKS Bersama Warga Jogja Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM

PKS Bersama Warga Jogja Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM

JOGJA – Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi makin kencang. Termasuk berbagai elemen, antara lain dari partai politik, seperti PKS yang memadati kawasan titik nol kilometer Jogja, Sabtu (10/9). Mereka menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM.

Lebih dari seratusan kader PKS Kota Jogja turut menguatkan massa yang yang tergabung dalam “Rakyat Jogjakarta Menolak Kenaikan BBM”. Mereka melakukan flash mob dengan cara membentangkan spanduk “Tolak Kenaikan Harga BBM”.

Dalam pernyataan sikapnya, Ketua DPD PKS Kota Jogja Nasrul Khoiri mengatakan kondisi masyarakat saat ini sudah berat saat pandemi Covid-19, dan saat ini belum pulih sepenuhnya. Karena itu munculnya kebijakan kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, sektor UMKM akan sangat terpukul . “Kota Jogja adalah Kota Pariwisata yang sangat tergantung kehadiran wisatawan, dengan kenaikan harga BBM akan menurunkan jumlah wisatawan dan belanja wisatawan,” ujar Nasrul.

Dampak kenaikan BBM juga berimbas di sektor pendidikan. Sebab, pendapatan orang tua menurun sedangkan biaya pendidikan semakin mahal. “Maka dari itu kami mendesak pembatalan kenaikan harga BBM adalah solusi untuk bangkit bersama memulihkan ekonomi

Aksi turun jalan tersebut bagian tindak lanjut sikap PKS Kota Jogja yang menolak kenaikan BBM, saat rapat paripurna DPRD Kota Jogja, Selasa (6/9/2022). “Fraksi PKS tegas menolak kenaikan BBM karena akan menghambat upaya pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi paska pandemi,” terang Juru Bicara F-PKS M Fauzan, saat membacakan Pandangan Umum.

F-PKS menarik postur Rancangan Perubahan APBD Kota Jogja 2022, tak mengistimasi dampak kenaikan harga BBM. “Fraksi PKS mengamati perubahan APBD 2022 ini belum memasukkan unsur kenaikan harga BBM,” ucapnya. (pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)