Neutron Yogyakarta

Bagikan BLT, Jangan Ditunda

Bagikan BLT, Jangan Ditunda

JOGJA – Pemprov DIJ mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM bisa diselesaikan sesuai target. Bantuan ini ditujukan untuk merespons kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, BLT BBM harus semaksimal mungkin secepatnya dicairkan. Ini untuk meringankan beban hidup masyarakat atas dampak dari kenaikan BBM itu.

“Secepatnya dicairkan karena sekarang masyarakat sudah mulai merasakan ada kenaikan-kenaikan harga barang, terutama sembako. Ya agar tidak menjadi terlalu berat bagi masyarakat,” tandasnya.

Aji menjelaskan, semua masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan penambalan itu sejatinya tidak boleh ditunda. Semua yang berhak mendapatkan, baik BLT rutin maupun BLT subsidi BBM, harus segera disalurkan. “Bagi yang mestinya berhak tapi belum mendapatkan, ya segera didata ulang. Supaya bisa kita berikan,” ujarnya.

Pemerintah kabupaten/kota diimbau segera menyalurkan BLT BBM begitu sudah dicairkan dimasing-masing wilayah sesuai by name by address. “Segera secepatnya, jangan ditunda-tunda. Target secepatnya, begitu ada duit segera dicairkan, toh sudah ada by name by address,”  jelasnya.

Sebab, selain harga sembako yang turut naik akibat efek dari kenaikan BBM, bisa dimungkinkan kenaikan akan merambah ke sektor lain. Salah satunya transportasi. “Yang jelas transportasi itu perlu dipikirkan, transportasi umum misalnya,” terangnya.

Meski transportasi umum yang dikelola pemerintah seperti Trans Jogja tidak begitu terasa berat efeknya, karena ada subsidi dari pemerintah. Perlu diwaspadai pada angkutan umum lain di DIJ ini. “Jadi seperti angkutan online ini yang banyak, ojek yang bukan online baik mobil atau sepeda motor. Tentu sudah merasakan kalau tidak dinaikkan, mereka juga menjadi berat,” tambahnya. (wia/laz)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)