JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji meminta bantuan subsidi upah (BSU) segera diberikan. Mengingat upah minimum provinsi (UMP) DIJ terbilang kecil. Tak sampai Rp 3,5 juta, sebagai batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat untuk dapat menerima BSU BBM.
Aji menjelaskan, penyaluran BSU BBM dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten-kota. Oleh sebab itu, dia mengharap pejabat OPD kabupaten-kota segera melaksanakan tugasnya. “Agar BSU kalau by name by address sudah ada, segera direalisasikan,” tandasnya kepada Radar Jogja Sabtu malam (10/9).
Menurut Aji, warga sangat terdampak oleh kenaikan harga BBM subsidi. Dikhawatirkan pula situasi ini dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi. “Dengan harapan masyarakat menjadi tidak kesulitan dalam berbelanja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari,” keluhnya.
Untuk diketahui, UMP DIJ tahun 2022 hanya Rp 1,84 juta. Upah minimum regional (UMR) tertinggi dipegang Kota Jogja dengan Rp 2,15 juta. Sementara UMR paling rendah adalah Gunungkidul dengan nilai Rp 1,9 juta. “Jadi memang UMR DIJ sempat ada kenaikan (tahun 2022, Red). Tapi dengan kenaikan BBM tentu harus dijadikan perhatian. Nilainya (upah, Red) jadi semakin kecil,” jelasnya.
Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIJ Ruswadi menyebut, BSU bukan solusi atas kenaikan harga BBM. Sebab BSU dengan besaran Rp 600 ribu hanya dikucurkan sekali. Sementara dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan inflasi dapat berkepanjangan. “BSU bukan solusi terbaik menurut kami. Pemerintah juga sudah mengatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, BSU mulai dicairkan Jumat (9/9). Sebab seluruh persiapan penyalurannya sudah selesai dilakukan. Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker Surya Lukita Warman lantas membeber syarat penerima BSU. Mereka adalah pekerja yang mendapatkan gaji di bawah nominal UMR. Selain itu harus menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.
“Calon penerima adalah 16,2 juta orang. Akan tetapi setelah screening exercise awal itu, ternyata yang memenuhi persyaratan hasil exercise kami hanya sekitar 14,6 juta pekerja,” ungkapnya.
Adapun teknis penyaluran BSU 2022 akan dilakukan melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia. Subsidi gaji ini yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 8,7 triliun merupakan bagian dari bantalan sosial (bansos) untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga pangan dan BBM. (fat/laz)
