KEBUMEN – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto buka suara soal kondisi retaknya Jalan Purwodeso-Petanahan yang kini masih dalam masa pemeliharaan. Dia pun memberikan lampu hijau untuk dilakukan pembongkaran. Jika terbukti, pekerjaan fisik tersebut menyalahi aturan dan tidak sesuai harapan.
Saat ini, pemerintah melalui dinas terkait masih melakukan pengujian tentang penyebab keretakan Jalan Purwodeso-Petanahan. Kondisi jalan beton itu retak diduga awal lantaran tidak sesuai spesifikasi. “Kita juga menunggu rekomendasi, kalau memang ada kesalahan dan rekomendasinya harus dibongkar, ya kita bongkar,” ujarnya Senin (12/9).
Sejauh ini, lanjut Arif, pemkab sudah mengirimkan surat kepada penyedia jasa. Agar segera melakukan pemeliharaan dengan tetap memperhatikan kualitas beton. Dalam surat itu, pemkab juga meminta dilakukan pengetesan melalui uji laboratorium. Dengan melibatkan tim ahli untuk mengetahui kualitas bahan material dan penyebab keretakan. “Kita sudah melibatkan tim teknis dan apabila diperlukan dapat mengundang tim ahli untuk melakukan pengecekan, nanti akan ketahuan penyebab kerusakan,” katanya.
Arif pun menegaskan, pekerjaan infrastruktur yang tidak sesuai dan menyalahi kontrak, maka akan ada evaluasi. Bahkan berujung pembongkaran. Tidak hanya itu, penyedia jasa juga bisa mendapat sanksi catatan hitam untuk tidak dipakai pada program pembangunan berikutnya. Ini berlaku secara umum. Tidak hanya pekerjaan jalan, tapi juga untuk pekerjaan lain seperti jembatan, gedung, irigasi, hingga bendungan. “Semua sama, jika dalam pengerjaannya tidak sesuai menyalahi aturan atau kesepakatan ya kita minta bongkar, ganti yang sesuai,” imbuhnya.
Kepala Dinas PUPR Kebumen Haryono Wahyudi menambahkan, pemkab sudah melakukan monitoring. Serta menggandeng tim ahli dari UNNES Semarang untuk melakukan survei dan kajian teknis. “Perkiraan minggu depan survei dan kajian dilakukan,” ujar Haryono.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Kebumen dibuat mencak-mencak melihat hasil proyek pekerjaan Jalan Purwodeso-Petanahan. Pekerjaan fisik yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar itu dinilai jauh dari harapan.
Hal ini diketahui saat inspeksi mendadak ke lokasi. Dari hasil observasi lapangan jajaran komisi membidangi infrastruktur tersebut menemukan indikasi dugaan kualitas pekerjaan bermutu buruk. Terlihat di beberapa titik konstruksi bangunan justru sudah mengalami keretakan. Padahal sampai saat ini pekerjaan tersebut masih masuk tahap pemeliharaan. “Kami belum lihat hasil lab ya, tapi fakta di lapangan sangat parah. Kami yakin terjadi ketidaksempurnaan spesifikasi,” jelas Ketua Komisi D DPRD Kebumen Bambang Sutrisno.
Bambang pun mengaku kecewa. Karena sebagian konstruksi proyek yang digadang sebagai akselerasi capaian infrastruktur terlihat kurang memuaskan. Atas hasil pekerjaan itu, komisi D dalam waktu dekat akan meminta keterangan dengan memanggil para pihak terkait. “Sudah terbiasa kalau tidak sesuai spesifikasi, pasti kami minta bongkar. Kami minta kualitas dan mutunya,” tegasnya. (fid/eno)
