BANTUL – Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul ditunda. Penyebabnya ada dugaan kampanye dari salah satu calon lurah dengan modus melampirkan foto dan nomor urut pada undangan pencairan bantuan tersebut.
Panewu Pandak Nanang Dwi Atmoko mengatakan, dugaan kampanye salah satu calon lurah di Gilangharjo dengan memanfaatkan undangan pencairan BLT BBM itu terjadi pada Jumat (9/9) lalu. Yang dimana, kampanye terselubung salah satu calon lurah itu diketahui dari laporan warga dan pamong kalurahan.
Dari hasil penyelidikan pihaknya, Nanang menyebut pihak kantor pos yang ditunjuk sebagai pengirim undangan mengaku tidak menyelipkan foto maupun nomor urut salah satu calo lurah tersebut. Hanya saja diketahui kalau pihak kantor pos memang tidak berkoordinasi dengan kapanewon maupun kalurahan terkait penyaluran undangan pencairan BLT BBM.
Usai dilakukan klarifikasi, Nanang mengetahui ternyata undangan pencairan BLT dikirimkan melalui kurir namun justru dipasrahkan kepada salah seorang warga yang merupakan tim sukses calon lurah. Oleh tim sukses tersebut kemduia ditempeli foto dan nomor urut calon lurah untuk kemudian dibagikan kepada warga penerima sasaran bantuan. “Bahkan warga yang datang langsung mengambil undangan diberi pesan untuk mendukung calon lurah tertentu,” ujar Nanang kepada wartawan, Senin (12/9).
Akibat kejadian tersebut, Nanang menyatakan kalau proses pencairan BLT BBM bagi beberapa padukuhan pun terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Diketahui, dari total 15 padukuhan di Gilangharjo baru sembilan padukuhan yang sudah dicairkan penyaluran bantuannya. Dari keseluruhan undangan juga tidak semuanya terdapat foto calon lurah yang diduga melakukan kampanye terselubung.
Nanang menjelaskan bahwa dalam proses penyampaian undangan sejatinya bisa dilakukan sebelum maupun setelah pemilihan lurah (pilur). Apabila dilakukan sebelum pilur maka kantor pos memiliki kewenangan untuk menyebar undangan lalu pencairannya dilakukan di kantor pos atau di kapanewon. Sementara jika dilakukan setelah pilur maka semua stakeholder bisa membantu, mulai dari kalurahan hingga dukuh. “Namun yang kemarin penyampaian (undangannya) dilakukan oleh kantor pos melalui kurir,” bebernya.
Terkait dengan kejadian tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bantul Agus Salim meminta agar dugaan kampanye terselubung itu harus diungkap. Sehingga harapannya tidak ada saling curiga antar calon lurah pada kontestasi pilur yang dijadwalkan terlaksana pada 25 September 2022 mendatang.
Agus pun berharap adanya kejadian itu juga tidak menyingkirkan hak warga untuk menerima BLT BBM. Meskipun ditunda, ia mendorong agar pemerintah di tingkat kabupaten atau kapanewon segera menjadwalkan ulang penyaluran sesegera mungkin. “Intinya saya mendorong agar BLT BBM ini segera dicairkan untuk yang berhak, kemudian kasus dugaan kampanye harus diusut tuntas dan transparan,” katanya. (inu/bah)
