JOGJA – Sebagian dosis vaksin Covid-19 di DIJ harus dialihkan ke daerah lain. Karena akan memasuki masa kadaluarsa. Sementara minat masyarakat untuk mengakses vaksin booster masih minim.
Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembajun Setyaningastutie mengatakan, kebanyakan vaksin yang dialihkan ini tak terpakai dan sudah menjelang masa expiration date (ED). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ketersediaan vaksin Covid-19 di DIJ tersisa 11,622 dosis. Dengan rata-rata vaksinasi tiap pekan hanya 1,577 dosis.
Sedangkan estimasi ketersediaan stok vaksin tersebut hanya untuk tujuh hari. Sementara vaksin yang dialihkan, diharapkan bisa segera digunakan di daerah yang dianggap lebih membutuhkan. Kebanyakan vaksin dialihkan ke luar Jawa seperti Kalimantan. “Beberapa dikirim ke Kalimantan, tapi kan jaraknya jauh-jauh bisa berhari-hari juga untuk distribusinya,” jelasnya Minggu (2/9).
Kendati begitu, Pembajun belum bisa memastikan jumlah dosis vaksin yang akan memasuki masa kadaluarsa dan dialihkan ke luar DIJ. “Karena data yang dihimpun masih terus bergerak,” ujarnya.
Minimnya masyarakat mengakses vaksin booster, Pembajun menilai karena kesadaran yang kurang terbentuk. Menurutnya, masyarakat masih perlu dipancing dengan kebijakan khusus agar mau melaksanakan vaksinasi. Seperti dengan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan, serta untuk mengakses bantuan pemerintah.
Dia pun mengimbau, masyarakat diminta segera melaksanakan vaksinasi booster. Mengingat cakupan vaksin dosis ketiga ini masih tergolong rendah, yakni 43,40 persen atau setara dengan 1,2 juta orang. Terlebih capaian vaksin juga menjadi syarat pergantian status pandemi menjadi endemi. “Setelah dirasa pandemi menurun, ini kesempatan untuk benar-benar mencari nafkah kembali, bekerja kembali secara maksimal membayar dua tahun yang lalu.” harapnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIJ Sumadi mengusulkan, agar pemerintah pusat mengalokasikan vaksin untuk bisa digunakan sebagai booster kedua. Bagi pelayan publik dan tenaga kependidikan. Ini juga untuk mengantisipasi ketersediaan vaksin yang memasuki masa kadaluarsa. “Kami ingin mempercepat vaksin artinya tidak hanya nakes tapi juga ASN dan tenaga pendidik yang berhubungan pelayanan umum. Jadi juga untuk menambah angka booster,” bebernya.
Sejauh ini, booster kedua hanya diberikan kepada kalangan sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Dan tercatat sudah ada lebih dari 25 ribu yang telah menerimanya. Minat masyarakat yang masih tergolong rendah di Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul, membuat realisasi capaian vaksin sekitar 29-36 persen dari target yang ditetapkan. “Kita coba minta izin dulu dengan kementerian, dari pada logistik tidak teralokasikan dengan baik,” tandasnya. (wia/eno)
