Neutron Yogyakarta

BLT Penanganan Dampak Inflasi Cair November

Total Ada 1.638 Keluarga Penerima Manfaat
BLT Penanganan Dampak Inflasi Cair November

GUNUNGKIDUL – Bantuan sosial (bansos) penanganan dampak inflasi di kuartal ketiga tahun ini akan cair bulan depan. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM), akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 900 ribu. Anggaran bersumber dari dana transfer umum (DAU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Giyanto mengatakan, ada 1.638 KPM yang akan memperoleh BLT. Dengan tiga komponen KPM yang menjadi prioritas BLT kali ini adalah nelayan, tukang ojek, dan usaha kecil mikro menengah (UMKM). “Tugas kami melakukan verifikasi melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). TKSK melakukan verval (verifikasi faktual) ke kalurahan,” ujarnya saat dihungungi Kamis (6/10).

Jika sudah beres dan diteken oleh bupati melalui surat keputusan (SK), lanjut Giyanto, tinggal menunggu pencairan. Teknis penyaluran bansos, lanmjutnya, melalui PT Pos Indonesia. “Bansos diberikan selama tiga bulan, jadi total yang diterima Rp 900 ribu,” rincinya.

Menurut Giyanto, data tiga komponen masyarakat penerima bansos inflasi diinput dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Masing-masing dinas kelautan dan perikanan (DKP), dinas perhubungan (dishub), serta dinas perindustrian koperasi UMKM dan tenaga kerja.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Gunungkidul Yuni Hartini menjelaskan, sejumlah kebijakan disiapkan untuk menyikapi dampak inflasi. Mulai dari operasi pasar hingga alokasi sebesar dua persen untuk bantalan sosial yang mencapai Rp 4.619.580.000,00. “Bantalan sosial ini akan disalurkan untuk bantuan sosial kesejahteraan keluarga, penciptaan lapangan kerja, hingga subsidi sektor transportasi,” beber Yuni.

Pelaksanaan penyaluran bantuan, ungkap Yuni, masih menunggu penetapan APBD Perubahan Gunungkidul 2022. Sedangkan teknis di lapangan, aparat babinsa hingga bhabinkamtibmas dilibatkan dalam melakukan monitoring dampak inflasi.

Diketahui, APBD Perubahan Gunungkidul tahun ini dirombak. Dilakukan guna memenuhi belanja prioritas. Menyusul adanya kewajiban pemerintah daerah membelanjakan dua persen untuk bansos. (gun/eno)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)