Neutron Yogyakarta

DIJ Model Percontohan Penanggulangan Kemiskinan

DIJ Model Percontohan Penanggulangan Kemiskinan

JOGJA– Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menjadi satu di antara tiga provinsi di Tanah Air yang akan ditetapkan sebagai model percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tematik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pada 20 Oktober mendatang, program itu akan dilaunching di DIJ.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, program yang akan dilaunching itu  reformasi birokrasi tematik khusus tentang penanggulangan kemiskinan. Jogjakarta dipilih karena terdapat titik-titik yang bisa menjadi contoh baik. “Hari ini, kami datang untuk matur kepada beliau (Gubernur DIJ Hamengku Buwono X),” katanya usai bertemu HB X di Kompleks Kepatihan Kamis sore (6/10).

Dia menjelaskan program ini menjadi penting nanti untuk bisa diimplementasikan di setiap pemerintah daerah. Daerah yang telah ditunjuk sebagai model percontohan tersebut diharapkan dapat melaksanakan reformasi birokrasi berdampak pada penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Bagaimana dengan program tersebut difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.

Dengan demikian akan mampu menjawab dan berimplikasi pada pembangunan daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Gubernur DIJ HB X menyambut baik dengan program tersebut. Terlebih wilayah yang dipimpinnya itu menjadi salah satu lokus yang dipusatkan untuk launching. “Kalau itu program bagus memang harus dituntaskan, karena itu tetap punya masalah besar yang memang perlu diselesaikan. Jadi, bagi kami tawaran itu memang terima karena punya persoalan yang sama yang juga harus dituntaskan,” katanya.

Raja Keraton Jogja itu menyebut dengan kondisi yang sama, maka program tersebut bisa disinergikan dan kolaborasikan dengan program pemprov yang juga sama untuk penanggulangan kemiskinan. “Bagaimana kita bisa menyusun bersama dalam upaya bahwa program ini bisa jalan dan dilaksanakan ,” imbuhnya. (wia/din)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)