Neutron Yogyakarta

Wisatawan Lampaui 2019, IPM Tertinggi sejak 2010

Wisatawan Lampaui 2019, IPM Tertinggi sejak 2010

JOGJA – Sulih Pulih Luwih. Tema HUT ke-266 Kota Jogja tersebut dipilih berdasarkan kondisi riil di masyarakat. Dua tahun dihantam pandemi Covid-19, warga Kota Jogja yang mampu beradaptasi, sembuh bahkan berkembang lebih baik.

Bergeraknya ekonomi di Kota Jogja mulai dirasakan. Di antaranya di sektor pariwisata. Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogya (BP2KY) Aldi Fadhlil Diyanto. Banyaknya event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) turut membantu kedatangan rombongan. Kondisinya pun diklaim on the way menuju seperti sebelum pandemi. Hal itu terutama untuk wisatawan nusantara (wisnus). Tapi untuk wisatawan mancanegara (wisman) justru menunjukan peningkatan. “Terutama dari Eropa sekarang,” katanya, Kamis (6/10).

Tapi, data yang dimiliki Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja pun menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Jogja sampai Agustus 2022, total mencapai 4.500.534 orang. Terdiri dari  wisman sebanyak 45.424 orang dan wisnus 4.455.110 orang. Jumlah tersebut bahkan sudah melebihi capaian kunjungan wisatawan pada 2019 sebanyak 4.378.609 orang. Sedang pada 2020 tercatat hanya 1.384.781 orang dan 2021 1.276.406 orang. “Harapannya dengan makin banyak event, makin banyak yang datang,” ungkap Aldi.

Hal yang sama diungkapkan Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Deddy Pranowo Eryono menyebut, kondisi saat ini berangsur membaik. Meski belum bisa disamakan dengan sebelum pandemi. “Sudah banyak pesanan kamar, seiring banyaknya agenda di Kota Jogja,” katanya.

Banyaknya pesanan yang datang, diakuinya turut menggerakan perekonomian. Tak hanya di perhotelan. Sektor restoran pun mulai banyak mendapat pesanan. Kondisi yang turut mengerek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Mengutip, hasil yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Agus Tri Haryono mengungkapkan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah adalah perekonomian wilayah yang tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut.

Hasilnya? Pertumbuhan ekonomi Kota Jogja dari 2017-2019 selalu menunjukkan peningkatan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di 2020 memberikan dampak perlambatan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Jogja terkontraksi menjadi -2.42 persen. (selengkapnya lihat grafik) “Tetapi seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, pada 2021 perkembangan ekonomi Kota Jogja menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,09 persen,” ungkapnya.

Agus menambahkan, dampak pandemi Covid-19 pada 2020 selain menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, juga mengakibatkan angka kemiskinan meningkat. Pada 2021 angka kemiskinan sebesar 7,69 persen. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama bagi warga yang bekerja pada sektor informal. Karena keberlangsungan usahanya bergantung pada geliat sektor pariwisata. Pemerintah berupaya menumbuhkan perekonomian masyarakat salah satunya dengan program Gandeng Gendong yang dicanangkan sejak 10 April 2018 sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Program Gandeng Gendong merupakan sinergi pelaksanaan intervensi kegiatan di masyarakat dengan melibatkan 5 Komponen (5K) yakni kota, kampus, kampung, korporasi, dan komunitas,” jelasnya.

Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jogja diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas terutama di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Jogja dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan wilayah dapat dilihat dari kualitas hidup masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Memberikan gambaran komprehensif tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan wilayah. IPM dibentuk oleh oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (ditunjukkan dengan Umur Harapan Hidup), pengetahuan (diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah), dan standar hidup layak (ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli).

Pada 2021, nilai IPM Kota Jogja sebesar 8718 atau naik sebesar 0,57 poin dari 2020.  Berdasarkan kategori BPS, nilai IPM di Kota Jogja ini masuk kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). IPM Kota Jogja menjadi IPM tertinggi se-Indonesia (selengkapnya lihat grafik). “Bahkan selama 12 tahun dari 2010 sampai dengan 2021,” ujarnya.

Begitu pula ealisasi angka rata-rata lama sekolah 2021 sebesar 11,72 tahun. Atau rata-rata sudah menempuh kelas dua SMA. Realisasi angka harapan lama sekolah 2021 sebesar 17,60. Agus menyebut, beberapa kegiatan untuk mendukung capaian tersebut, yaitu; pemberian jaminan pendidikan daerah (JPD) bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan. Kemudian  pemberian BOS dan BOSDA untuk operasional sekolah, peningkatan kompetensi guru hingga penyediaan wifi publik oleh pemerintah Kota Jogja dimanfaatkan oleh peserta didik dalam mengakses internet secara gratis untuk berpartisipasi dalam pembelajaran daring selama masa pandemi covid-19.

Selain itu, tambah Agus, umur harapan hidup penduduk Kota Jogja menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 2021 angka harapan hidup Kota Jogja sebesar 74,76 lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 74,65. Keberhasilan pencapaian target angka harapan hidup masyarakat didukung dengan program jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk. “Jaminan Kesehatan Kota Jogja telah mencapai universal health coverage (UHC) sejak 1 November 2017,” tuturnya

Di masa pandemi covid-19 ini, kata dia, Pemkot Jogja berkomitmen dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi  dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang terkait dengan kesehatan masyarakat,. “Seperti pengelolaan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, lanjut usia, penderita hipertensi, dan lainnya,” kata dia. (*/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)