JOGJA – Pelantikan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X dan Wakil Gubernur DIJ KGPAA Paku Alam X periode 2022-2027 tinggal menghitung hari. Keduanya bakal dilantik oleh Presiden Jokowi di Jakarta Senin (10/10) mendatang. Ada sepuluh harapan masyarakat untuk bisa dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan.
Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, setelah berdiskusi dan menjaring masukan dari sejumlah tokoh maupun masyarat se-DIJ ada sepuluh perumusan harapan masyarakat terkait kinerja gubernur dan wakil gubernur untuk lima tahun ke depan. “Ini yang akan kita kawal bersama-sama untuk kemudian bisa dilaksnakan dalam periode lima tahun yang akan datang,” katanya di Kompleks Kepatihan Jumat (7/10).
Eko menjelaskan harapan masyarakat yang pertama adalah pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. Selanjutnya, percepatan pembangunan wilayah perbatasan dimana 5 kabupaten di DIJ berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Gunungkidul dengan Wonogiri dan Klaten, Sleman dengan Magelang, Kulonprogo dengan Magelang dan Purworejo. “Kawasan perbatasan ini harus diperkuat dari sisi infrastruktur, akses kesehatan maupun akses pendidikan. Dan ini sudah ada perdanya,” ujarnya.
Harapan penting lainnya juga perlunya mendukung pembangunan di kalurahan dan kelurahan, dengan harapan pemprov dalam lima tahun ke depan dapat mengalokasikan anggaran minimum Rp 1 miliar per kalurahan dan kelurahan.
Maka, ke depan kalurahan dan kelurahan diharapkan tak hanya menjadi pusat pelayanan publik, namun juga pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif berbasis kalurahan dan kelurahan, serta pusat pengembangan kebudayaan dan bhineka tunggal ika.
“Komisi A sedang mengajukan rancangan perda tentang pengajuan dan pembangunan kalurahan dan kelurahan. Harapan kita ini menjadi payung hukum untuk pembangunan berbasis desa atau kalurahan dan kelurahan,” jelasnya.
Rumusah harapan rakyat lainnya adalah pemenuhan akses atas teknologi informasi dan literasi digtal di kalurahan dan kelurahan. Percepatan penyelesaian masalah kemiskinan dan ketimpangan. Pemenuhan akses untuk disabilitas atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan lapangan kerja. Pengembangan kebudayaan, ketenteraman dan mewujudkan kebhineka tunggal ika dengan konsisten melawan intoleransi, ekstrimisme, dan terorisme. Pun juga mendorong penggunaan APBD dan dana keitimewaan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur khususnya komitmen menciptakan lapangan kerja dengan optimalisasi dan partisipasi masyarakat.
Tidak kalah pentingnya juga dapat menggelorakan semangat antikorupsi. Hal ini dinilai menjadi komtimen penting yang harus digelorakan bersama-sama di lingkungan pemprov termasuk DPRD. Terakhir, pemprov bisa meningkatkan kerja sama dengan daerah atau lembaga lain di luar negeri dan pihak ketiga untuk mendukung pembangunan di DIJ. Agar ke depan tidak hanya transfer pusat yang diandalkan namun juga bantuan dari daerah lain yang dapat menopang pembangunan di DIJ. “Sepuluh harapan rakyat inilah yang kemudian akan kami sinkronisasikan ke depan dengan percepatan pembangunan. Maka momentum ini pemprov harus kerja keras dan kerja cepat,” tambahnya.
Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokoler Setprov DIJ Ditya Nanaryo Aji mengatakan, kegiatan pelantikan akan dijawalkan pada 10 Oktober pukul 09.30 di Istana Kepresidenan Jakarta. Daftar undangan terdiri dari keluarga inti calon gubernur dan wakil gubernur, wakil pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah, kemudian Ketua DPRD DIJ beserta anggota serta petugas humas protokoler. (wia/bah)
