Neutron Yogyakarta

Kena Longsor, Bastian Minta Warga Direlokasi

Kena Longsor, Bastian Minta Warga Direlokasi

PURWOREJO – Bupati Purworejo Agus Bastian meninjau wilayah yang terkena longsor. Yakni, akibat dari hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Purworejo beberapa waktu lalu. Warga diminta direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Salah satu desa yang ditinjau yaitu Desa Pamriyan, Kecamatan Pituruh. Di desa tersebut terdapat 26 orang yang mengungsi di gedung olahraga setempat dan 12 orang mengungsi ke rumah saudaranya yang lebih aman. Bastian meminta agar warga terdampak bencana, segera dapat direlokasi ke tempat yang lebih aman. “Rumah yang rusak sekalian dirobohkan saja tetapi jangan dibangun di tempat yang sama. Material yang masih bisa dipakai dapat digunakan,” ujarnya Senin (10/10).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo Budi Wibowo menyebutkan, sejumlah desa yang terkena bencana longsor antara lain Desa Gunung Teges dan Desa Purbayan di Kecamatan Kemiri, Desa Kaliglagah, Desa Kaligintung, Desa Sawangan di Kecamatan Pituruh, dan Desa Pakisarum di Kecamatan Bruno.”Longsornya cukup parah hingga ada belasan rumah yang tertimbun material longsor. Selain di Desa Pamriyan, di Desa Purbayan ada 20 orang yang mengungsi,” ujar dia. Selain tanah longsor juga terjadi beberapa pohon tumbang tetapi bisa langsung teratasi.

Menurut hasil olah data dan analisis dari Badan Meteorologi Kalimatologi dan Geofisika (BMKG) awal musim penghujan di Kabupaten Purworejo di tahun ini terjadi di Oktober dasarian I. Kondisi La Nina lemah hingga akhir 2022 dan diprediksi akan berangsur netral pafa Februari, Maret, April 2023.

Sifat hujan di periode musim hujan 2022/2023 diperkirakan akan normal. Puncaknya diperkirakan akan terjadi pada Januari dan Februari 2023 mendatang. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak-dampak yang kemungkinan terjadi saat musim hujan ini. Khusus, wilayah yang berpotensi banjir hingga tanah longsor untuk lebih mengenali bahaya dan mengantisipasi risikonya. (han/pra)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)