Neutron Yogyakarta

Jadikan Bekas Terminal Giwangan Pengungkit Ekonomi Sekitar

Jadikan Bekas Terminal Giwangan Pengungkit Ekonomi Sekitar

JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai mengalihkan perhatian ke kawasan bagian selatan. Tersokong oleh keberadaan bekas Terminal Giwangan yang dinilai dapat mengungkit perkembangan ekonomi di sekitarnya. Sehingga titik-titik potensial di bagian selatan tersimpul saling menguatkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Jogja Aman Yuriadijaya menyatakan, kawasan bagian selatan punya potensi untuk diungkit secara ekonomi. Maka pihaknya berencana untuk mengembangkan wilayah tersebut, “Salah satu upayanya dengan akselerator pemanfaatan eks Terminal Giwangan,” ujarnya saat ditemui di Pasar Prawirotaman Rabu (12/10).

Dijelaskan Aman, eks Terminal Giwangan kini telah dibagi menjadi dua. Terminal Tipe A itu sebagian wilayahnya diambil alih oleh pemerintah pusat. “Sedangkan sebagian lahan lain dikembalikan ke Pemkot Jogja akan kami jadikan khusus parkir wisata,” bebernya.

Aman berharap, bus pariwisata yang masuk ke Kota Jogja tertampung di kawasan ini. Sebab dengan begitu, perekonomian di sekitar dapat terungkit. “Tempat khusus parkir wisata ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian di Jogja selatan. Pada tapak yang kami harapkan, kawasan ini akan tumbuh dan berkembang,” cetusnya.

Ditargetkan, parkir wisata itu akan beroperasi awal 2023. Oleh sebab itu, Pemkot Jogja mulai menilik titik-titik pengembangan. “Titik wisata yang bisa ditonjolkan, mulai Kotagede, XT Square, Taman Budaya Embung Giwangan, Pasty, dan Pasar Prawirotaman,” sebutnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi juga membeberkan, pemerintah pusat melalui Gubernur DIJ Hamengku Buwono X meminta agar Terminal Giwangan diserahkan ke Kemenhub. Dengan maksud, akan dikelola pemerintah pusat. “Tapi kami bisa bernegosiasi. Alhamdulillah sebagian tanahnya nanti akan kami gunakan sebagai parkir wisata,” paparnya.

Sumadi berharap, melalui fasilitas yang diterima itu, Pemkot Jogja dapat melakukan penataan lalu lintas. Utamanya dalam menata bus wisata. “Karena di Kota Jogja, kalau long weekend kedatangan lebih dari 500 bus ke Jogja,” ungkapnya.

Diperkirakan, rampungnya Tol Jogja-Solo pada 2024 pun akan menambah kepadatan lalu lintas di Jogja. Lantaran Jogja merupakan kota wisata dan arus lalu lintasnya dipermudah. “Itu akan lebih marak para tamu datang ke sini. Harus legawa, Sabtu-Minggu di rumah saja, daripada tambah macet,” guyonnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut Terminal Giwangan merupakan lokasi yang legendaris. Lantaran memiliki fungsi strategis bagi Jogja yang merupakan destinasi wisata. Oleh karenanya, pemerintah pusat ingin memfungsikan terminal bersama Pemkot Jogja. Maka Budi berharap, tidak ada perpecahan pengelolaan Terminal Giwangan. Berdasar atas pemilikan Kemenhub dan Pemkot Jogja. Sebab itu justru akan menimbulkan duplikasi fungsi terminal.

Budi juga memuji bangunan Terminal Giwangan disebutnya cukup megah. Sehingga hanya diperlukan direnovasi tanpa pembangunan ulang untuk memaksimalkan fungsi terminal. Menurutnya, juga tidak diperlukan pembongkaran gedung guna memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan gedung baru.

Budi mengapresiasi usulan Pemkot Jogja, terkait keinginan menata transportasi pariwisata. Menurut Budi, kolaborasi Kemenhub dan Pemkot Jogja akan menciptakan one gate system melalui Terminal Giwangan. Sehingga terjadi integrasi antara angkutan kota, antarkota, dan pariwisata. “Jadi bus wisata masuk sini. Kemudian beralih ke angkutan perkotaan. Supaya orang bisa keliling Jogja,” jelasnya.

Ditegaskan, harus terjalin kolaborasi solid antara pemerintah pusat dan pemkot. Mengingat keduanya memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Sehingga seharusnya dapat dilakukan bersamaan, bukan berjalan masing-masing. “Kami tidak ingin, dana yang disalurkan di sini tidak dapat melayani masyarakat dengan baik,” tegas Budi. (fat/din)

Lainnya

RADAR MAGELANG – Proyek pembangunan gedung Puskesmas Alian telah rampung dikerjakan. Infrastruktur layanan kesehatan ini dibangun atas manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 6,3 miliar. Kepala UPTD Puskesmas Alian Brantas Prayoga memastikan, seluruh layanan kesehatan akan lebih optimal pasca menempati gedung baru. Sebab lewat perbaikan ini standar layanan kesehatan di Puskesmas Alian setingkat lebih maju dari sebelumnya. Terpenting sudah tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan. “Layanan kami UGD 24 jam. Di poli kami punya ruang pemeriksaan umum dan MTBS,” jelasnya, Selasa (26/12). Puskesmas yang berlokasi di Jalan Pemandian Krakal tersebut secara resmi membuka pelayanan perdana pada awal Desember lalu. Dari DBHCHT, Puskesmas Alian kini memiliki gedung dua lantai. Dengan fisik bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi. Berbagai pelayanan penunjang tambahan saat ini juga telah tersedia. Antara lain poli, pemeriksaan USG dan persalinan. Selain itu, pembangunan Puskesmas Alian juga didesain memiliki ruang tunggu lebih luas agar masyarakat nyaman. Brantas menyatakan, pihaknya akan berkomitmen untuk selalu menjaga mutu kualitas serta profesionalitas terhadap layanan kesehatan masyarakat. “Ada beberapa ruangan dan sudah sekarang beroperasi untuk pelayanan masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Cilacap M Irwan menyebut, realisasi penerimaan negara dari objek cukai rokok di Kebumen terbilang cukup tinggi. Tepatnya mencapai Rp 300 miliar. Penerimaan ini tak luput karena banyaknya produsen rokok rumahan di Kebumen. “Penerimaan cukai justru dari Kebumen. Karena pabrik rokok cukup besar ada di Kebumen, sama klembak menyan itu heritage,” kata Irwan. M Irwan menjelaskan, sejauh ini berbagai upaya terus digencarkan agar penerimaan dari objek cukai rokok dan tembakau terus meningkat. Salah satunya melalui tindakan represif dengan melakukan operasi penertiban rokok ilegal. Kemudian, upaya preventif melalui pengawasan terhadap distribusi rokok ilegal. “Ada skema bagi hasil, buat sosialisasi dan patroli tim terpadu,” jelasnya. (fid/ila)

Exit mobile version