SEMARANG – Pemprov Jateng menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana pada musim penghujan 2022-2023. Bertindak sebagai pimpinan apel, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya soliditas antarinstansi dan respon cepat.
Ganjar mengatakan, respon cepat menjadi kunci pencegahan dan penanganan bencana. Hal itu menurutnya bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Setelah mengetahui potensi kebencanaan suatu daerah, pasokan data cuaca dan penyiagaan personel perlu dikuatkan.
Yang pertama, kata dia, adalah infomasi, seperti curah hujan dari BMKG, kondisi tanah dari badan geologi termasuk dari Dinas ESDM yang disebarkan ke masyarakat. “Kemudian, memunculkan awareness, maka kawan-kawan relawan, kades penting untuk mengetahui supaya responnya bisa cepat,” ungkapnya, Jumat (14/10).
Ia mengatakan, apel yang digelar untuk memastikan kesiagaan instansi terkait. Ganjar berpesan, agar personel dan peralatan serta logistik disigakan. Di samping itu ia meminta warganya agar menghidupkan kearifan lokal “ilmu titen” sebagai nilai lokal untuk mengantisipasi bencana.
Ganjar juga mendorong, agar instansi melakukan blow up nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi saat terjadi bencana.
Selaras, Kepala BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan mengatakan kunci penanganan bencana adalah komunikasi dan kecepatan. Ia menjelaskan, bencana hidrometerologis sudah terjadi di beberapa wilayah yang berkait dengan cuaca ekstrem. “Beberapa kabupaten sudah terdampak (cuaca ekstrem) khususnya Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, kemudian Temanggung, Banjarnegara dan Semarang,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta semua BPBD di 35 kabupaten dan kota mengaktifkan posko. Selain itu, Bergas meminta badan penanggulangan bencana aktif berkoordinasi dengan dinas terkait. “Dari segi logisitik kami dari BPBD provinsi siap melakukan pendampingan, support dan cover berkait dengan kebutuhan dan sekiranya ada kekurangan,” ucapnya.
Terkait personel dan anggaran, Bergas menyebut sudah siaga. Hal itu berlaku juga untuk penggunaan dana siaga bencana. Menurut dia, personel di semua kabupaten dan kota ada relawan dan BPBD serta instansi terkait. Dana siaga bencana ketika ada penetapan status keadaan darurat, maka pemerintah bisa menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT). “Semua OPD sudah diberikan anggarannya, tinggal syarat dan pendukung untuk bisa memanfaatkan dan menggunakannya untuk penanganan bencana,” jelasnya. (*/pra)
