BANTUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul memetakan sebelas kapanewon berpotensi tinggi terhadap bencana banjir dan longsor. Selain menyiagakan pos darurat, pemkab menyiapkan anggaran penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanta menyebut, sejumlah kapanewon rawan banjir yakni, Bantul, Kretek, Pleret, Pundong, Piyungan, Jetis, Banguntapan, dan Imogiri. Kemudian bencana tanah longsor tersebar di tiga wilayah. Mayoritas merupakan wilayah dengan kontur tanah perbukitan, yakni Pundong, Imogiri, dan Piyungan. “Untuk bencana angin kencang dan pohon tumbang hampir merata di seluruh kapanewon,” jelasnya Jumat (14/10).
Dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi tahun ini, Agus juga memastikan bahwa pihaknya juga sudah memiliki puluhan pos darurat yang ada di 29 kalurahan pada 17 kapanewon di Bantul. “Lokasi pos secara keseluruhan berada pada kantor desa masing-masing kalurahan,” ungkap Agus.
Sementara untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Bantul mengucurkan dana sebesar Rp 10 miliar. Anggaran yang berasal dari alokasi belanja tak terduga (BTT) itu bakal diprioritaskan untuk penanganan bencana yang bersifat kedaruratan atau mengancam nyawa.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, dari hasil prediksi institusi terkait memang wilayah Bantul cukup memiliki potensi tinggi bencana hidrometeorologi. Yang mana, terhitung dari bulan ini sampai Maret 2023 mendatang, wilayah tersebut akan berpotensi mengalami cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga angin kencang.
Dengan kondisi itu, menurut Halim, tentu organisasi perangkat daerah (OPD), panewu, lurah, hingga relawan di wilayahnya harus melakukan berbagai upaya persiapan. Hal itu pula yang menjadi dasar digelarnya rapat komprehensif kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi 2022, kemarin.
Dari hasil rapat tersebut, pihaknya sudah meminta agar OPD bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dampak bencana hidrometeorologi. Mulai dari menugaskan dinas lingkungan hidup untuk memangkas pohon-pohon yang berpotensi roboh. Juga meminta dinas kesehatan menyiapkan fasilitas kesehatan, menyiagakan badan penanggulangan bencana daerah. Hingga mewajibkan pemerintah kalurahan untuk menyiapkan lokasi evakuasi ketika terjadi bencana.
“Dari segi anggaran kami memang tidak menyiapkan secara definitif dalam pagu OPD, namun kami punya BTT sekitar Rp 10 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk kebencanaan,” ujar Halim.
Terkait dengan penggunaan anggaran darurat bencana tersebut, orang nomor satu di Bantul itu menjelaskan bahwa penggunaannya akan disesuaikan dengan beberapa kriteria. Diantaranya harus ada pernyataan status siaga darurat bencana dari kepala daerah, penanganannya harus mendesak, serta penggunaannya harus menyangkut kepentingan harta benda dan nyawa masyarakat.
Halim menambahkan, dalam upaya penanggulangan bencana hidrometeorologi tahun ini menurutnya juga bukan semata-mata tanggung jawab dari pemerintah saja. Namun juga perlu dukungan dari masyarakat. Karena hal itu, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengumpulkan seluruh relawan kebencanaan di Bantul untuk membantu pemerintah dalam hal penanganan bencana.
“Kami akan matangkan lagi penanganan bencana di Bantul dengan jambore relawan. Kemungkinan kegiatan itu diikuti lebih dari seribu relawan di Bantul,” katanya. (inu/bah)
