JOGJA – Nama Achmad Ubaidillah disebut-sebut menjadi calon kuat kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Provinsi (Setprov) DIJ. Menguatnya nama Ubai, sapaan akrabnya, setelah dinyatakan lulus administasi lelang jabatan eselon II/b Pemprov DIJ.
Itu seperti tercantum di pengumuman nomor 821/20373/Pansel JPT DIJ/2022 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Kadarmanta Baskara Aji pada 9 Desember lalu. Dari lima pendaftar, empat orang lulus seleksi administrasi. Satu orang pelamar dinyatakan tidak lulus. Ada dua posisi yang dilelang. Yakni kepala Biro Tapem serta wakil kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ.
“Kanjeng Ubai boleh jadi merupakan calon tunggal. Tanpa ada pesaing berat, karena yang lain sudah minggir sebelum bertanding,” ujar seorang sumber di Kepatihan, kemarin (111/12).
Sumber itu menyebut Kanjeng Ubai karena pria kelahiran Jakarta 26 Oktober 1981 merupakan suami Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, putri bungsu Sultan Hamengku Buwono X. Sejak menjadi menantu Sultan, Ubai mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara. Di lingkungan Kepatihan juga biasa disapa Kanjeng Yuda.
Saat diumumkan lolos, jabatannya adalah kepala Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ. Itu merupakan jabatan struktural pertama yang diembannya sejak masuk Pemprov DIJ pada 2019 silam.
Sebelum bertugas di Jogja, alumnus STPDN itu berdinas di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta. Dia pernah menjadi Kasubbid Komunikasi Politik Bidang Media Cetak.
Tiga pelamar lainnya yang lulus adalah Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DIJ Agus Mulyono, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIJ, E. TH. Intan Mestikaningrum serta Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ R. Hery Sulistio Hermawan.
Dari tiga orang itu, sumber tersebut memberikan bocoran nama Agus Mulyono merupakan jago yang sudah dielus-elus. Dia bakal diplot menjadi wakil kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ. Ini sesuai latar belakang, pengalaman dan rekamnya jejaknya. “Agus lama bertugas di dinas pertanian,” ceritanya.
Di luar Agus, nama Intan bisa menjadi alternatif. Dibandingkan tiga pelamar lainnya, Intan merupakan calon yang paling berpengalaman ikut lelang. Ini merupakan kali kelima.
Intan pernah ikut seleksi jabatan kepala dinas koperasi dan UKM, kepala dinas kebudayaan, kepala badan kepegawaian serta kepala dinas perindustrian dan perdagangan. “Baperjakat bisa menggalih ini,” harap sumber yang dikenal banyak mengenal pejabat penting pemprov itu.
Sumber lain yang dikenal akrab dengan kalangan Baperjakat membenarkan nama Kanjeng Ubai dan Agus sebagai calon kuat. Dia mengakui, dalam dua kali lelang bukan hanya sepi pelamar. Namun juga semakin mudah ditebak arahnya.
Dia kemudian mencontohkan lelang pejabat yang dilantik 11 Agustus 2002. Ada empat nama yang dilantik. Mereka adalah Inspektur DIJ Muhammad Setiadi, Kepala Dinas Kominfo Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syam Arjayanti dan Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Yudi Ismono.
Sebelum dilantik, empat nama pejabat itu bocor ke media. Nama-nama yang dilantik rupanya 100 persen persis dengan bocoran yang ditulis Radar Jogja. “Ada kemungkinan ini bakal terulang,” cerita sumber itu sambil tersenyum.
“Sekarang kans terkuatnya Kanjeng Ubai dan Agus Mulyono,” lanjutnya. Sumber itu juga menceritakan, aturan lelang jabatan sekarang lebih luwes. Setiap jabatan eselon II yang dilelang tidak harus diikuti minimal tiga pendaftar. Namun dimungkinkan hanya ada dua pelamar.
“Bahkan satu orang pelamar diizinkan, asalkan mengajukan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” paparnya. Dalam lelang ini ada kemungkinan, posisi kepala biro tapem hanya dilamar oleh satu pendaftar. “Tiga pelamar lainnya mendaftar wakil kepala dinas,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Amin Purwani membantah jabatan yang dilelang hanya diikuti satu pelamar. Dia memastikan setiap jabatan lebih dari satu pendaftar. “Yang pasti masing-masing jabatan lebih dari satu pelamar,” tegasnya kemarin (11/12).
Meski begitu, birokrat yang sekarang menjadi Plt kepala Badan Diklat DIJ itu mengaku tak hafal siapa saja pelamar kepala biro tapem serta wakil kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan. “Aku ora apal (saya tidak hafal, Red),” kelitnya.
Sejumlah ASN eselon III yang beberapa kali pernah ikut lelang mengaku sengaja tak mendaftar. Alasannya beragam. Ada yang berpandangan sudah tahu nama-nama pemenang lelang sedari awal. “Faktor lainnya, aturan lelang sering berubah. Tidak ada kepastian. Ini lelang kedelapan, aturannya juga ganti delapan kali. Silakan cermati dari persyaratan umum,” sindirnya.
Anggota DPRD DIJ Arif Setiadi meminta pemprov memberikan penjelasan terbuka soal kebiasan mengubah aturan main setiap kali lelang digelar. Sebagai perbandingan, meski sama-sama eselon II, persyaratan umum antara lelang kedelapan dan ketujuh yang diumumkan 30 Mei 2022 berbeda.
“Dulu pernah ada aturan pendaftar boleh melamar dua posisi. Kemudian diubah hanya boleh satu jabatan sesuai latar belakang pengalaman. Belakangan berganti lagi,” beber Arif.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti tradisi membiarkan sejumlah jabatan sengaja dibiarkan lowong. Selain kepala biro tapem serta wakil kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan, ada dua posisi yang lama kosong. Yakni asisten pemberdayaan sumber daya masyarakat dan staf ahli gubernur. Belakangan per 1 Desember, kepala badan diklat juga kosong. “Kenapa tidak sekalian dilelang,” ujarnya dengan nada tanya.
Tak lama lagi pada 1 Maret 2023, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji juga pensiun. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda ada seleksi terbuka Sekprov. Wakil Ketua Fraksi PAN ini menasihati pemprov mencontoh gerak cepat sejumlah kabupaten. Salah satunya Pemkab Gunungkidul. Satu hari setelah Sekda Drajad Ruswandono yang pensiun 1 Desember lalu, Sekda definitif penggantinya langsung dilantik. Dia mengapresiasi kinerja cepat Bupati Sunaryanta.
“Itu karena seleksinya diadakan jauh hari sebelum Pak Drajad purna tugas. Padahal anggota tim seleksinya juga ada dari provinsi. Kenapa itu tidak bisa diterapkan di pemprov,” sentilnya. (kus/laz)
