RADAR MAGELANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul menarget 25 persen dari total penduduk bisa memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan identitas digital tersebut, diharapkan masyarakat semakin dipermudah dalam mengakses administrasi kependudukan.
Kepala Disdukcapil Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, IKD merupakan suatu bentuk informasi elektronik yang dapat digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan serta data dalam bentuk aplikasi digital. Aplikasi tersebut juga dapat diakses melalui gawai serta bisa menampilkan data pribadi. Sehingga dapat menjadi bentuk identitas.
Dalam aplikasi tersebut tidak hanya memuat data KTP saja. Namun juga data dokumen lain seperti kartu keluarga (KK), NPWP, BPJS, hingga kartu vaksin. Bambang menyebut, IKD resmi di-launching oleh pemerintah pusat pada 2022 lalu.
Karena itulah, dinasnya terus berupaya agar warga Bantul yang memiliki smartphone bisa mengunduh IKD. Adapun untuk saat ini, Disdukcapil Bantul telah memulai penerapan IKD pada jajaran pegawai pemerintah daerah hingga BUMD. Kemudian ke depan juga akan menyasar masyarakat umum.
“Adanya IKD harapannya dapat memudahkan administrasi warga yang selama ini kerap mengeluhkan tentang betapa ribetnya administrasi kependudukan di Indonesia,” ujar Bambang kemarin (3/5).
Dia pun berharap, ke depannya tidak ada lagi syarat administrasi dalam bentuk fotokopi dokumen. Lantaran seluruh dokumen kependudukan ada dalam satu genggaman melalui smartphone.
Meski digitalisasi kependudukan terus digenjot, Bambang meminta agar masyarakat yang tidak memiliki gawai tak perlu khawatir. Karena meski tidak memiliki aplikasi IKD, masyarakat tetap bisa menggunakan KTP atau dokumen fisik lainnya. (inu/eno/sat)
