RADAR MAGELANG – Angka stunting dan kemiskinan di Kapanewon Samigaluh mencuri perhatian Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk mengucurkan bantuan. Bantuan diberikan bersama reses Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, kemarin (8/5).
Bantuan Kemensos RI melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nilainya mencapai Rp 37,3 Miliar. Program tersebut terdiri dari Program Sembako senilai Rp 9,3 M untuk 46.570 penerima, PKH Tahap I senilai Rp 27,3 M yang diterima oleh 34.213 PKH disalurkan melalui Himbara dan PT POS.
Kemensos juga memberikan bantuan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana sejumlah Rp 568,8 juta berupa permakanan, peralatan evakuasi, sandang, dan perlengkapan keluarga. Bantuan lainnya yakni Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI ) senilai Rp 88,32 juta.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Salahuddin Yahya mengatakan, bantuan ATENSI adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial yang meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
Bantuan ATENSI di Kulonprogo diberikan kepada 7 PM (Lansia disabilitas 2 orang, Kelompok Rentan 1 orang, 3 anak, dan Penyandang Disabilitas 1 orang). Bantuan yang diberikan berupa paket nutrisi, perlengkapan tidur, alat bantu (kruk), kewirausahaan, perlengkapan bayi, dan peralatan sekolah. Selain itu, diserahkan juga bantuan pencegahan stunting berupa penambahan nutrisi kepada 309 anak
“Semoga bantuan yang diberikan bisa dipergunakan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya bisa menekan angka kemiskinan dan stunting di wilayah ini,” ucap Yahya didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Mira Riyati Kurniasih
Komisi VIII DPR RI yang hadir dalam kesempatan itu di antaranya H Ashabul Kahfi, My Esti Wijayanti, Abdul Wachid, ACH Fadil Muzakki Syah, dan H Syaifullah Tamliha. My Esti Wijayanti menambahkan, sangat jelas alasannya kenapa Kapanewon Samigaluh. Sebab, data yang diterima, angka stunting di Samigaluh masih sangat tinggi. Bahkan rata-rata masih di angka 15 persen hingga 16 persen setara 176 anak. “Sementara tingkat kemiskinan di Samigaluh juga senada, paling tinggi di Kulonprogo dan di atas rata-rata nasional serta DIJ,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Ditegaskan, itulah kenapa Komisi VIII DPR RI secara khusus ke Samigaluh dengan satu harapan bisa melakukan pendekatan dari segala sisi, bersama seluruh mitra Komisi VIII untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Samigaluh. Adapun Kemensos jauh hari sudah melakukan intervensi.”Sekitar satu bulan lalu sudah kesini, bersama BKKBN dan mendapat penjelasan kondisi stunting di sini cukup tinggi, kemudian kami hadirkan Kemensos (Balai Antasena) dan memberikan bantuan kepada 300 masyarakat di Samigaluh, tetapi itu hanya permukaan saja,” tegasnya.
Setelah dilakukan kembali, kemiskinan disini sebetulnya sudah mendapat bantuan melalui PKH dan BPNT, namun kenapa kemiskinan dan stunting tetap masih tinggi. Muncul di forum permasalahan yang mendasar ternyata adalah infrastruktur pendidikan yang memang harus diperbaiki, termasuk air bersih, akses jalan yang di beberapa titik masih sulit dilalui, serta rata-rata sekolah masih sebatas 9 tahun. “BKKBN secara khusus juga mengkaji soal stunting, dan pendidikan atau sekolah rendah menjadi salah satu pemicu kemiskinan dan stunting yang berkelindan, jadi banyak yang begitu lulus SMP memutuskan untuk menikah, maka dari itu infrastruktur pendidikan juga perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Pj Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengungkapkan, Pemkab Kulonprogo terus berupaya maksimal mengatasi kemiskinan maupun stunting. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan di Kulonprogo turun dari 18 persen di 2022 menjadi 16 persen di 2023. “Satu tahun turun 2 persen, ini persentase penurunannya paling tinggi di DIJ, namun tetap tidak menggembirakan bagi kami, sebab masih tinggi pula dibanding nasional. Sehingga kami terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kulonprogo,” ungkapnya.(tom/din/sat)
