RADAR MAGELANG – Koalisi Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Jogjakarta melaporkan Presiden Joko Widodo ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ini terkait kasus masih hilangnya aktivis asal Solo, Wiji Thukul hingga kini.
Aksi pelaporan terhadap Presiden Jokowi sebagai politisi itu digelar di Kantor Pos Besar Jogja, kemarin (9/6). Laporan dalam bentuk surat itu dikirim menggunakan layanan pos express ke alamat wali kota Solo melalui Kantor Pos Besar Jogja.
Koordinator Koalisi Pegiat HAM Jogjakarta Tri Wahyu KH mengatakan, pelaporan itu didasari pada pernyataan Jokowi tepat sembilan tahun lalu yang saat itu masih menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. “Saat itu Jokowi masih sebagai politisi dan belum menjadi presiden. Dan saat ini kami melaporkan Jokowi sebagai politisi ke wali kota Solo,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan, aksi tersebut merupakan komitmen para pegiat HAM agar wali kota Solo tidak tinggal diam. Aksi juga untuk menggugat politik janji yang sudah dilakukan Jokowi. “Atas dasar janji palsu politisi yang berjanji dan mau menemukam Wiji Thukul sebagai orang Solo, tidak ditepati,” katanya.
Menurut Wahyu, dengan laporan ini ia berharap Gibran tidak pilih-pilih dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterimanya. Menginggat wali kota Solo sekarang ini cukup responsif atas isu-isu publik, baik yang serius maupun yang non serius.
“Ini karena menyangkut warga Solo yang hilang dan ini juga menyangkut nyawa manusia. Dan mohon maaf, jika dia tidak merespons berarti dia tidak serius untuk menjaga keselamatan warga Solo,” jelasnya.
Wahyu juga membeberkan komitmen dari Presiden Jokowi sejak sembilan tahun lalu masih nihil dalam pencarian atas kasus Wiji Thukul. “Di mana janjinya mencari dan menemukan Wiji Thukul, hidup atau meninggal,” bebernya.
Ia juga menambahkan dalam satu kesempatan Jokowi pernah bilang jika Wiji Thukul dan mendiang istrinya Dyah Sujirah alias Sipon, adalah teman baiknya. “Teman baik namun sudah sembilan tahun tidak dicari dan tidak ditemukan, padahal hilang,” tandasnya. (cr2/laz/sat)
